BATAM, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan seluruh anggota DPRD agar tidak salah memahami prinsip checks and balances. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD bukan untuk saling menghambat ataupun berkompromi demi kepentingan sempit, melainkan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sari saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Sumatra di Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis sebagai representasi rakyat di daerah. Karena itu, penguatan kelembagaan harus diiringi peningkatan integritas, profesionalisme, kualitas legislasi, serta kapasitas pengawasan.
“DPRD lahir dari mandat rakyat melalui pemilihan umum langsung. Karena itu, penguatan kedudukan konstitusional DPRD harus dimaknai bukan sebagai pemberian hak semata, melainkan sebagai penguatan tanggung jawab moral, integritas, dan akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Sari.
Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut, hubungan DPRD dan kepala daerah harus dibangun sebagai kemitraan yang sehat untuk menghasilkan kebijakan yang efektif bagi kesejahteraan rakyat.
“Checks and balances bukanlah ruang untuk saling menghambat ataupun saling berkompromi dalam kepentingan sempit. Prinsip tersebut harus menjadi fondasi kemitraan yang sejajar antara DPRD dan kepala daerah demi menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sari juga mendorong DPRD mulai memanfaatkan teknologi dan data sebagai instrumen pengawasan modern. Dengan pendekatan berbasis data, kinerja pemerintah daerah dinilai dapat diukur secara lebih objektif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Selain itu, ia mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan ADKASI, termasuk usulan penguatan kedudukan DPRD dan penyempurnaan mekanisme perjalanan dinas. Menurutnya, sejumlah aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama kementerian terkait meski implementasinya masih memerlukan penyesuaian regulasi.
Menutup sambutannya, Sari mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ADKASI sebagai momentum memperkuat reformasi pemerintahan daerah melalui inovasi, integritas, dan optimisme.
“Saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ini sebagai titik tolak memperkuat otonomi daerah yang berlandaskan keseimbangan, inovasi, dan optimisme, sehingga mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang semakin kuat dalam melayani masyarakat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
