KARAWANG, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi langkah pemerintah yang memangkas 145 regulasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Menurutnya, penyederhanaan aturan tersebut berhasil mempercepat distribusi pupuk sehingga dapat diterima petani tepat waktu.

Pernyataan itu disampaikan Titiek Soeharto saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).

Baca Juga: Lalu Hadrian: Naturalisasi Luke Vickery-Mitchell Baker Disetujui, Tapi Ada Syarat

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk ini. Ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” ujar Titiek.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Titiek menegaskan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi proses distribusi pupuk agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak, disalurkan sesuai jadwal, serta dijual berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian nasional.

Selain mengapresiasi penyederhanaan regulasi, Titiek juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani dalam menekan biaya produksi.

“Pemerintah sudah memberikan diskon pada harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu bagi petani-petani dan petani lebih bergairah lagi untuk bercocok tanam dalam rangka kita segera swasembada pangan ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Titiek menilai penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam membantu petani memperbarui data agar penyaluran pupuk subsidi semakin tepat sasaran.

“Ini diperlukan peran daripada penyuluh-penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” tegasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani terus diperkuat sehingga distribusi pupuk bersubsidi semakin efektif serta mampu mendukung target swasembada pangan nasional (red)