Selly Andriany Gantina : Kesiapan Haji 2026 Harus Matang

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya kesiapan matang dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M agar pelayanan kepada jemaah berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selly menekankan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh persiapan dilakukan secara serius, tidak hanya sebatas paparan tanpa implementasi nyata di lapangan.

“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Selly mengungkap masih adanya sejumlah persoalan krusial, terutama terkait akomodasi jemaah. Ia menyoroti keberadaan hotel yang berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram, jauh dari kesepakatan awal maksimal 4–5 kilometer.

Menurutnya, jarak tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan ibadah, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, ia juga menemukan fasilitas pendukung seperti tempat wudu yang tidak layak dan berisiko membahayakan jemaah.

Di sektor katering, Selly mengkritisi sistem yang dinilai belum terintegrasi dengan baik, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji seharusnya sudah memiliki standar pelayanan yang jelas dan konsisten.

Sementara itu, pada aspek transportasi dan logistik, Selly menyoroti lambannya distribusi koper jemaah serta mempertanyakan kesiapan maskapai Garuda Indonesia, termasuk kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.

“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Selly juga menekankan pentingnya mitigasi risiko di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Ia meminta pemerintah menyiapkan protokol evakuasi yang jelas, termasuk penentuan zona aman di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Ia juga menyoroti perlunya skema perlindungan menyeluruh bagi jemaah, tidak hanya sebatas asuransi kematian, tetapi juga perlindungan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk kemungkinan pembatalan penerbangan.

“Semua skenario terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kita ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.

Selly menegaskan DPR akan terus mengawal kesiapan penyelenggaraan haji agar pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia (red).