Syafiuddin Asmoro: Pengambilalihan Lahan Negara Harus Humanis dan Sesuai Hukum

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, menekankan pentingnya pendekatan humanis dan taat hukum dalam rencana pengambilalihan lahan negara yang selama ini dikuasai pihak swasta.

Menurut Syafiuddin, langkah pemerintah untuk mengembalikan fungsi lahan negara bagi kepentingan publik memang perlu didukung. Namun, proses pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan potensi konflik di lapangan.

“Pengambilalihan lahan negara yang dikuasai pihak lain harus dilakukan secara humanis dan sesuai prosedur hukum, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Syafiuddin, Selasa (7/4/2025).

Ia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang selama ini menguasai lahan tersebut kemungkinan telah memiliki aktivitas ekonomi yang berjalan. Karena itu, pemerintah perlu mengedepankan dialog dan solusi yang adil agar tidak memicu ketegangan.

Di sisi lain, Syafiuddin tetap menegaskan bahwa lahan negara harus kembali dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam mendukung program pembangunan perumahan.

“Lahan negara tidak boleh dikuasai pihak lain. Lahan negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, terutama di tengah keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala.

“Program 3 juta rumah ini adalah prioritas pemerintah, dan pemanfaatan lahan negara menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat realisasinya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keberadaan lahan negara yang dikuasai pihak lain, termasuk di kawasan bantaran rel kereta api. Pemerintah berencana mengambil alih lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai pembangunan perumahan rakyat.

Syafiuddin berharap kebijakan ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat (red)