Abdullah: Premanisme Ancam Investasi, Negara Harus Bertindak Tegas Sekarang

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti dampak serius aksi premanisme yang dinilai tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi di daerah. Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan praktik tersebut terus berkembang tanpa penindakan tegas.

Menurut Abdullah, meningkatnya kasus premanisme, termasuk yang terjadi dalam kegiatan sosial masyarakat seperti hajatan, menunjukkan lemahnya pengawasan serta perlunya langkah sistematis dari aparat dan pemerintah daerah.

“Jika tidak ditindak tegas, premanisme akan tumbuh subur, mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan merusak iklim investasi di daerah,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima Berita Senayan, Selasa (7/4/2026).

Ia mencontohkan kasus tragis di Purwakarta, Jawa Barat, di mana seorang warga bernama Dadang (57) meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok preman saat acara pernikahan anaknya. Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi negara untuk segera memperkuat sistem perlindungan masyarakat.

Abdullah menekankan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui penyusunan standar operasional yang jelas. Ia mendorong keterlibatan aktif aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, serta pemerintah daerah melalui Satpol PP dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

“Bentuk kehadiran negara adalah kepolisian dan pemerintah daerah harus menyusun dan melaksanakan standar pengamanan untuk melindungi hajatan warga,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti peran minuman keras ilegal yang kerap menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, ia meminta aparat untuk memperketat pengawasan dan melakukan razia secara rutin terhadap peredaran miras.

“Hampir setiap kasus premanisme dan kekerasan di hajatan warga melibatkan miras,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah mendesak agar aparat penegak hukum memberikan sanksi maksimal kepada para pelaku kekerasan, guna menciptakan efek jera serta menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

“Hukuman ini harus diterapkan atas tindakan biadab yang menghilangkan nyawa Dadang di momen pernikahan anaknya,” pungkasnya (red).