JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Sudjatmiko meminta pemerintah segera menambah armada kapal penyeberangan untuk mengurai kemacetan panjang di jalur Denpasar menuju Gilimanuk, Bali, yang terjadi saat arus mudik.
Kemacetan dilaporkan mengular hingga sekitar 45–50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk. Ribuan kendaraan terjebak antrean panjang sehingga pemudik harus menunggu berjam-jam sebelum dapat menyeberang.
Menurut Sudjatmiko, kondisi tersebut menandakan perlunya peningkatan kapasitas layanan penyeberangan agar lonjakan kendaraan dapat tertangani dengan cepat.
“Koordinasi dengan ASDP harus diperkuat. Jika memang diperlukan penambahan armada ferry untuk mempercepat proses penyeberangan, maka langkah itu harus segera dilakukan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).
Ia menilai pemerintah tidak boleh menunggu antrean kendaraan semakin panjang karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko keselamatan serta menurunkan kenyamanan pemudik.
Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan operator penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry segera memperkuat koordinasi dalam mengatasi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Menurut dia, manajemen penyeberangan harus diperkuat agar kapasitas pelayanan dapat menyesuaikan lonjakan kendaraan selama musim mudik.
“Jangan menunggu antrean makin panjang dan masyarakat semakin lama terjebak di jalan,” kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain penambahan armada, Sudjatmiko juga mendorong penerapan sistem manajemen antrean yang lebih tertib dan transparan.
Ia menilai pemanfaatan teknologi informasi penting untuk memantau kepadatan kendaraan secara real time, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi perjalanan yang akurat.
Dengan demikian, pemudik dapat menyesuaikan waktu perjalanan dan menghindari kepadatan ekstrem di jalur menuju pelabuhan.
Sudjatmiko menambahkan bahwa lonjakan kendaraan pada masa mudik seharusnya dapat diprediksi sejak awal, sehingga kesiapan armada, pengaturan jadwal penyeberangan, dan rekayasa arus lalu lintas harus direncanakan secara matang.
“Pemerintah harus memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, lancar, dan manusiawi bagi seluruh masyarakat,” ujar Sudjatmiko.
Berita terkait
