Membaca Sulawesi Tenggara Lewat Data: Perbandingan Awal Periode II NA (2013) dan Satu Tahun ASR (2025)

Oleh : Akril Abdillah*

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dalam kajian ekonomi politik, angka tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa konteks, sejarah kebijakan, serta jejak institusional dari kepemimpinan yang melahirkannya. Karena itu, membandingkan kinerja pemerintahan tidak cukup hanya dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada fase kepemimpinan apa angka itu dihasilkan dan siapa yang menikmati hasilnya.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, perbandingan antara tahun 2013 tahun pertama pemerintahan Nur Alam (NA) periode kedua dan tahun 2025, tahun pertama kepemimpinan Andi Sumanggeruka (ASR), menjadi menarik sekaligus menentukan. Sebab secara substantif, 2013 bukanlah tahun awal Nur Alam memimpin, melainkan tahun ke-6 dari total kepemimpinannya sejak 2008. Sementara 2025 benar-benar merupakan tahun fondasi awal bagi ASR.

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2013 perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh 6,18 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,78 persen. Secara nominal, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15,05 triliun, dengan pertumbuhan riil sebesar 7,28 persen. Pada triwulan IV-2013 bahkan tercatat pertumbuhan 8,18 persen (year-on-year).

Namun, dalam perspektif New Institutional Economics (North, 1990), capaian ini harus dibaca sebagai output kumulatif dari kebijakan enam tahun sebelumnya, bukan sebagai prestasi kebijakan baru. Justru yang menarik adalah kenyataan bahwa pertumbuhan 2013 melambat signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai 10,41 persen. Ini menandakan gejala diminishing returns dari model pembangunan yang dijalankan.

Struktur ekonomi Sultra pada 2013 juga masih sangat bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dengan kontribusi 29,87 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan tinggi triwulan IV-2013 sebagian besar didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 16,88 persen, akibat masifnya pembangunan fisik dan investasi infrastruktur.

Model ini efektif mendorong pertumbuhan, tetapi punya keterbatasan. Ia cepat menghasilkan angka, namun tidak selalu mampu mengubah struktur ekonomi secara mendalam.

Indikator yang paling problematik dari tahun 2013 justru berada pada dimensi distribusi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara mencapai 0,43, tertinggi dalam rentang 2009–2016. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran berada pada level serius, meskipun ekonomi tumbuh relatif tinggi.

Dalam teori Stiglitz (2012), kondisi ini menggambarkan kegagalan trickle-down effect. Pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan, terlebih jika struktur ekonomi dan kebijakan fiskal tidak berpihak pada kelompok rentan. Fakta bahwa PDRB per kapita naik menjadi Rp17,01 juta, namun ketimpangan tetap melebar, mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dengan kata lain, setelah enam tahun memimpin, pemerintahan Nur Alam berhasil menciptakan pertumbuhan, tetapi gagal mengonversinya menjadi keadilan ekonomi.

Berbeda dengan 2013, tahun 2025 adalah benar-benar tahun pertama pemerintahan Andi Sumanggeruka. Dalam literatur kebijakan publik, fase ini biasanya ditandai oleh proses konsolidasi, penataan ulang birokrasi, dan penyesuaian fiskal. Namun data BPS menunjukkan sinyal yang relatif kuat.

Pada triwulan IV-2025, ekonomi Sultra tumbuh 5,79 persen (c-to-c) dan 5,94 persen (y-on-y). Angka ini memang lebih rendah dibanding 2013, tetapi yang membedakan adalah arah dampaknya. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 10,14 persen, turun signifikan dibanding periode sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang hampir 10 ribu orang.

Lebih penting lagi, Gini Ratio turun menjadi 0,357, jauh lebih rendah dibanding 0,43 pada 2013. Dalam perspektif inclusive growth, penurunan ketimpangan pada tahun pertama pemerintahan adalah sinyal kuat bahwa orientasi kebijakan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan.

Dari sisi ketenagakerjaan, Sultra 2013 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,46 persen dengan angkatan kerja sekitar 1,01 juta orang. Pada 2025, jumlah angkatan kerja meningkat signifikan menjadi 1,46 juta orang, dengan TPT menurun ke 3,33 persen.

Meski terjadi fluktuasi Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pasar kerja masih relatif stagnan, tingkat pengangguran yang lebih rendah menunjukkan daya serap ekonomi yang lebih baik. Dalam kerangka structural transformation, kondisi ini lazim terjadi pada fase awal perubahan arah pembangunan.

Kalau kita bicara angka pertumbuhan dan investasi fisik, Nur Alam 2013 jelas unggul. Angka PDRB riil tinggi, PMTB melonjak, triwulan IV-2013 tumbuh di atas 8 persen ini semua angka yang mengkilap. Tapi konteksnya harus diingat: tahun ke-6 kepemimpinan. Dengan enam tahun pengalaman, pertumbuhan ini sebenarnya sudah harus lebih stabil dan berkelanjutan. Ketimpangan tinggi dan kemiskinan yang tetap signifikan menunjukkan kegagalan mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang nyata.

Sementara itu, ASR pada tahun pertama baru mulai menancapkan arah kebijakan. Angkanya memang moderat, tapi indikator kesejahteraan bergerak cepat: kemiskinan turun, Gini Ratio menurun, TPT rendah. Dalam literatur pembangunan kontemporer, capaian berkelanjutan di tahun pertama pemerintahan lebih impresif secara strategis dibanding pertumbuhan tinggi di tahun ke-6 pemerintahan lama.

Dengan kata lain, jika impresif diukur hanya dari angka pertumbuhan, Nur Alam lebih menonjol. Tapi jika impresif diukur dari kemampuan menghadirkan pertumbuhan yang berdampak nyata bagi masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan, ASR justru lebih menonjol. Dalam teori Stiglitz dan Acemoglu Robinson, growth that benefits only a few is less berharga dibanding growth that lifts many.

Dalam konteks Sultra, tahun ke-6 Nur Alam menunjukkan pertumbuhan tinggi tapi ketimpangan tetap besar. Sementara tahun pertama ASR menunjukkan pertumbuhan moderat, tetapi mulai menurunkan kemiskinan dan ketimpangan menandakan arah kebijakan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Jadi, kalau bicara impresif secara substantif, satu tahun pertama ASR terlihat lebih menjanjikan dibandingkan satu tahun periode ke II Nur Alam. Angka-angka tidak berbohong maksudnya arah kebijakan lebih penting daripada sekadar kecepatan pertumbuhan.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia