Firnando Ganinduto Ingatkan Risiko Demutualisasi BEI Tanpa Regulasi Kuat

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Firnando Ganinduto mengingatkan bahwa rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) harus disertai kerangka regulasi yang kuat dan berpihak pada kepentingan nasional. Ia menilai langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berencana masuk sebagai pemegang saham BEI tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mitigasi risiko yang matang.

Firnando menegaskan, demutualisasi bukan semata-mata transformasi bisnis bursa, melainkan perubahan mendasar dalam struktur kepemilikan dan tata kelola pasar modal nasional. Oleh karena itu, menurutnya, negara harus memastikan bahwa proses tersebut tidak menggeser fungsi publik BEI menjadi sekadar entitas komersial.

“Demutualisasi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang. Jangan sampai orientasi keuntungan jangka pendek justru mengorbankan stabilitas pasar dan perlindungan investor,” ujar Firnando di Jakarta, Kamis (30/1).

Ia mengakui keterlibatan Danantara dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam memperkuat permodalan dan kepercayaan pasar. Namun, Firnando menekankan perlunya batasan yang jelas agar tidak terjadi konflik kepentingan atau dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan strategis bursa.

Firnando juga mendorong pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan regulasi komprehensif yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan antara efisiensi pasar dan fungsi sosial pasar modal. Menurutnya, investor ritel harus menjadi salah satu pihak yang paling dilindungi dalam skema demutualisasi.

Sebagai penutup, Firnando memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses demutualisasi BEI. Ia menegaskan pasar modal merupakan instrumen strategis negara yang kebijakannya harus berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas (red)