JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa penguatan penanganan bencana di Indonesia harus dibangun dengan prinsip keadilan nasional dan kesetaraan wilayah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan kebijakan kebencanaan yang berpotensi mengistimewakan satu wilayah tertentu.
Menurut Selly, bencana alam merupakan persoalan nasional yang menuntut kehadiran negara secara merata di seluruh daerah. Pendekatan kebijakan yang tidak inklusif, kata dia, berisiko melemahkan kesiapsiagaan daerah-daerah di luar pusat perhatian pemerintah.
“Penanganan bencana harus berangkat dari prinsip keadilan. Negara tidak boleh hadir hanya di wilayah tertentu, sementara daerah lain seakan diposisikan sebagai pelengkap,” ujar Selly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, wilayah di luar Pulau Jawa justru memiliki tantangan kebencanaan yang kompleks, mulai dari akses logistik, keterbatasan infrastruktur, hingga kondisi geografis yang ekstrem. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus memperhitungkan kebutuhan seluruh daerah secara proporsional.
Selly juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam sistem kebencanaan nasional. Menurutnya, pembentukan satuan tugas seharusnya diarahkan untuk memperkuat respons nasional, bukan menciptakan kesan prioritas wilayah tertentu.
“Kalau kebijakan disusun tanpa perspektif nasional, dampaknya bisa memperlebar ketimpangan kesiapsiagaan antarwilayah. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.
Ia menegaskan, DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan kebencanaan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah terpencil dan rawan bencana.
“Penguatan sistem kebencanaan penting, tetapi harus inklusif, adil, dan menyentuh semua wilayah,” pungkas Selly (red)
Berita terkait
