Chusnunia: UMKM dan Hilirisasi Kunci Atasi Pengangguran

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta percepatan hilirisasi industri menjadi kunci utama untuk mengatasi persoalan pengangguran dan lesunya pasar kerja nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia menyusul laporan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang memproyeksikan tingkat pengangguran global pada 2026 cenderung stagnan, dengan kelompok muda menjadi pihak paling terdampak dalam memperoleh pekerjaan layak.

“Tekanan pasar kerja saat ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan jangka pendek. Kita perlu memperkuat UMKM dan mempercepat hilirisasi agar tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Chusnunia.

Politisi yang akrab disapa Unik itu menilai pasar tenaga kerja Indonesia tengah menghadapi persoalan struktural. Hal ini tercermin dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta semakin terbatasnya peluang kerja formal, khususnya bagi lulusan baru.

Ia menyoroti perubahan struktur ketenagakerjaan nasional, di mana sektor informal kini menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja, sementara sektor formal hanya sekitar 40 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih sempitnya peluang kerja formal di dalam negeri.

“Kondisi ini menjadi sinyal bahwa penciptaan lapangan kerja formal belum berjalan optimal, terutama di sektor industri dan ekonomi produktif,” jelasnya.

Chusnunia juga mengingatkan risiko ke depan sebagaimana tercantum dalam laporan World Economic Forum (WEF), yang menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026–2028.

Selain UMKM dan hilirisasi, ia mendorong pemerintah untuk segera mengembangkan platform ekonomi digital sebagai sumber baru penciptaan lapangan kerja, khususnya di wilayah perkotaan. Menurutnya, transformasi digital harus diarahkan untuk membuka peluang kerja, bukan justru mempersempitnya.

“Kita harus memastikan ekonomi digital menjadi solusi penciptaan lapangan kerja, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Chusnunia meminta pemerintah memperkuat Paket Kebijakan Ekonomi 2026 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja layak bagi angkatan kerja, termasuk mereka yang berpendidikan menengah dan tinggi.

Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan Program Magang Nasional sebagai salah satu langkah untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Namun, Chusnunia menilai program tersebut perlu dibarengi dengan penguatan sektor riil agar serapan tenaga kerja dapat berlangsung lebih luas dan berkelanjutan (red).