KAHMI dan DPR Bahas Manipulasi Politik Lewat Kolokium Buku Neurosains

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Majelis Nasional KAHMI bersama Komisi II DPR RI menggelar Kolokium Buku bertema “Manipulasi dan Cuci Otak dalam Politik Indonesia: Perspektif Neurosains dan Psikologi Politik” pada Kamis, 20 November 2025, di Ruang Rapat Komisi 13, Nusantara II, Lantai 3 DPR RI. Acara berlangsung mulai pukul 12.30 WIB.

Sejumlah tokoh hadir sebagai pembicara, antara lain Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Rocky Gerung, Dr. dr. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., M.H. selaku penulis buku, serta Dr. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., Korpres MN KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI. Mereka memberikan perspektif beragam, mulai dari politik, pemerintahan, akademik, hingga kajian neurosains.

Berbeda dari bedah buku pada umumnya, kolokium ini dirancang sebagai forum intelektual multidisipliner. Akademisi, pakar komunikasi politik, psikolog, ahli neurosains, anggota DPR, hingga pengamat media turut menjadi pembahas. Diskusi pun berkembang menjadi pertukaran gagasan kritis yang mendalam.

Buku karya Dr. Taufiq Fredrik Pasiak menjadi titik fokus, mengupas bagaimana otak manusia dapat dipengaruhi pesan politik, simbol, propaganda, dan konstruksi opini publik, baik secara halus maupun sistematis.

Memahami Bentuk Manipulasi Politik

Dalam forum dijelaskan bahwa manipulasi politik meliputi strategi yang sengaja dirancang untuk memengaruhi persepsi, emosi, serta perilaku masyarakat. Bentuk-bentuknya meliputi framing isu, propaganda terselubung, pengulangan pesan, disinformasi, hingga eksploitasi simbol dan identitas.

Pendekatan neurosains menunjukkan bagaimana otak merespons stimulus politik sehingga masyarakat bisa menjadi rentan terhadap manipulasi tertentu. Dari sisi psikologi politik, diperlihatkan bagaimana kelompok masyarakat bisa diarahkan untuk mendukung tokoh atau kebijakan tanpa disadari.

Para narasumber menegaskan pentingnya pemahaman manipulasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Literasi politik dan literasi media disebut sebagai benteng utama agar publik tidak mudah terpengaruh narasi menyesatkan, terutama menjelang pemilu atau masa krisis.

Institusi negara dan lembaga pendidikan juga dinilai perlu memahami dinamika psikologis publik agar mampu merumuskan kebijakan dan pendidikan politik secara etis. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi dianggap berperan besar menjaga ruang publik tetap sehat dan bebas dari manipulasi destruktif.

Kolokium ini mencerminkan komitmen Komisi II DPR RI dan MN KAHMI dalam membuka ruang dialog ilmiah mengenai bahaya manipulasi politik di era digital dan polarisasi. Acara ditutup dengan harapan agar buku tersebut dapat menjadi rujukan penting dalam memperkuat budaya politik yang etis, transparan, dan beradab (red)