Adlin Panjaitan Desak Pertamina Tindak SPBU Swasta Nakal

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Isu dugaan penyalahgunaan penjualan BBM jenis Pertalite kembali memicu kekhawatiran publik dan mengguncang kepercayaan terhadap tata kelola energi nasional. Situasi ini mencuat setelah munculnya konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, di salah satu SPBU di Kota Surabaya yang viral di media sosial.

Pakar Komunikasi, Adlin Panjaitan, menilai sidak yang dilakukan Armuji sebenarnya tepat karena berada dalam wilayah teritorialnya. Namun, ia mengkritisi cara penyajian konten yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Pak Wakil Wali Kota sudah benar dengan menyidak SPBU di wilayah teritorialnya. Tetapi dalam konten itu seolah-olah Pak Armuji menerima Pertalite bercampur air dari SPBU tersebut. Padahal dari CCTV Pertamina, botol berisi bensin itu ia dapatkan dari masyarakat,” ujar Adlin di Jakarta, Senin (03/11/2025).

Menurutnya, narasi yang berkembang justru berpotensi memicu konflik antara masyarakat dan pemerintah. “Ini adu domba antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai pejabat publik seharusnya tidak bersikap seperti itu, karena itu tidak elok,” tegasnya.

Ramainya keluhan masyarakat di berbagai media sosial mengenai dugaan penurunan kualitas bahan bakar, yang bahkan disebut menyebabkan kerusakan mesin di sejumlah daerah, memperburuk citra Pertamina sebagai BUMN yang memegang mandat strategis dalam penyediaan energi nasional.

Adlin menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan manipulasi kualitas BBM, terlebih karena hal itu menyangkut “hajat hidup orang banyak” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945.

“Pertamina harus tindak tegas SPBU yang nakal. Jika terbukti mengubah kualitas BBM tertentu, tutup saja izin operasionalnya. Masyarakat juga harus bijak dalam bermedia sosial,” katanya.

Ia menyoroti dugaan praktik manipulasi BBM oleh SPBU swasta yang disebut terkait jaringan mafia migas di tingkat distribusi. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi alarm bagi Pertamina untuk memperkuat pengawasan internal dan menutup potensi penyimpangan yang terus berulang di sektor energi.

“Ketika masyarakat mendapati bahan bakar yang mereka beli tidak sesuai standar mutu, kepercayaan publik bisa runtuh. Pertamina tidak boleh membiarkan hal ini menjadi preseden buruk,” pungkas Adlin (red)