Nihayatul Wafiroh Desak Pemerintah Awasi Relokasi Industri Sepatu

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap maraknya perpindahan pabrik sepatu dari Tangerang ke sejumlah daerah dengan UMR lebih rendah. Ia menilai fenomena relokasi industri tersebut berpotensi melemahkan perlindungan pekerja dan menciptakan kompetisi upah murah antardaerah.

Ninik menegaskan bahwa izin relokasi tidak boleh diberikan hanya karena perusahaan ingin mengurangi biaya tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa perpindahan industri tidak mengorbankan hak-hak buruh yang selama ini bekerja di wilayah awal.

“Izin relokasi harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai perusahaan pindah hanya karena mengejar upah lebih rendah, sementara kesejahteraan buruh tidak diperhitungkan,” ujar politisi PKB itu di Jakarta, Sabtu (01/10).

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa tersebut menegaskan bahwa komitmen perusahaan terhadap upah layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kepastian hubungan kerja harus menjadi indikator utama dalam proses perizinan, bukan sekadar nilai investasi atau jumlah tenaga kerja yang dijanjikan.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem pengupahan Indonesia harus lebih berpihak pada keadilan. Menurutnya, perusahaan beromzet besar semestinya memberikan upah di atas UMR, bukan menjadikan standar minimum tersebut sebagai celah untuk menekan biaya produksi.

“Perusahaan besar seharusnya tidak menjadikan UMR sebagai tameng untuk menghindari kewajiban memberikan upah yang manusiawi,” imbuh Ninik.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat regulasi agar tidak ada lagi ruang bagi perusahaan memanfaatkan kesenjangan upah antarwilayah.

“Indonesia harus menjadi tempat investasi yang berkeadilan, bukan lokasi berburu buruh murah,” tegasnya.

Diketahui, sejumlah pabrik sepatu bermerk internasional telah meninggalkan Kabupaten Tangerang dan memilih daerah lain dengan beban upah lebih rendah sebagai lokasi produksi baru. Pemerintah diminta memastikan proses ini tidak menimbulkan kerentanan baru bagi pekerja (red)