Lucius FORMAPPI Bongkar Fakta Dana Reses DPR

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi momentum menyerap aspirasi rakyat dinilai tak berjalan sebagaimana mestinya. Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai masa reses lebih sering dimanfaatkan sebagai ajang politik pribadi ketimbang menjalin hubungan dengan konstituen.

“Kenaikannya nggak ada yang mendasar. Reses itu seharusnya menjadi jantung bagi anggota DPR, saat mereka kembali ke daerah pemilihannya dan berinteraksi dengan rakyat,” ujar Lucius, di Jakarta pada Kamis (30/10).

Namun, menurut Lucius, praktik di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Masa reses kerap dijadikan waktu “liburan” ke daerah asal atau pertemuan terbatas dengan kelompok pendukung, bukan sarana menampung aspirasi publik secara menyeluruh.

“Kita jarang melihat laporan kunjungan yang merata. Banyak anggota DPR hanya datang ke basis konstituennya saja, bukan ke seluruh wilayah pemilihan,” tegasnya.

Lucius juga menyoroti besarnya dana tunjangan reses yang diterima anggota DPR, mencapai Rp702 juta per masa reses. Dengan lima kali reses dalam setahun, setiap anggota DPR bisa mengantongi total Rp3,5 hingga Rp4 miliar hanya untuk kegiatan tersebut.

“Jumlah itu tidak kecil. Tapi publik sulit melihat dampak nyata dari kegiatan reses terhadap peningkatan serapan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Ia menilai, kegiatan reses DPR selama ini cenderung bersifat formalitas politik, bahkan menyerupai kampanye rutin terselubung. Padahal, fungsi utama reses adalah memperkuat hubungan wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.

“Kalau setiap reses hanya berputar di titik-titik tertentu dan berujung pada kepentingan politik pribadi, maka semangat reses sebagai bagian dari kerja representatif DPR sudah kehilangan maknanya,” pungkas Lucius (red)