Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Swasembada Pangan Masih Jauh

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan di sektor produksi pangan, namun berbagai kalangan menilai kemandirian pangan nasional masih jauh dari tercapai.

Pandangan ini mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bertajuk “Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan”, di KAHMI Centre, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Hadir sebagai pembicara Dr. M. Syarkawi Rauf, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan Khudori, pengamat ekonomi pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI).

Dalam paparannya, Khudori mengapresiasi peningkatan produksi beras nasional sebesar 8 persen, namun menegaskan bahwa kemandirian pangan belum terwujud.

“Kita masih mengandalkan impor jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Artinya, produksi naik belum berarti kita mandiri,” tegasnya.

Menurut Khudori, kebijakan swasembada pangan hanya akan berhasil jika pemerintah menempatkan pertanian sebagai basis industri nasional dan mengubah sistem pengelolaan sektor pertanian dari pendekatan sektoral menjadi agribisnis terpadu.

Ia juga menyoroti ketergantungan tinggi pada pupuk kimia dan benih impor, yang membuat biaya produksi petani tetap mahal, serta lemahnya sinkronisasi data pangan nasional antarinstansi.

Salah satu isu paling disorot dalam diskusi adalah ketidaksinkronan data pangan nasional.

MN KAHMI mencatat, hingga kini masih terjadi perbedaan data produksi dan stok beras antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi ini menyebabkan kebijakan impor dan intervensi harga kerap tidak tepat waktu.

“Selama tata kelola data pangan belum diperbaiki, kebijakan swasembada pangan hanya akan menjadi slogan,” ujar Khudori.

Selain itu, kebijakan impor pangan dinilai masih belum transparan dan sering dilakukan secara mendadak, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.

MN KAHMI: Pangan Adalah Pilar Ketahanan Nasional

MN KAHMI menilai bahwa pemerintah perlu menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional.

“Kemandirian pangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan bangsa. Tanpa reformasi tata kelola pertanian dan logistik, Indonesia akan tetap bergantung pada impor,” ujar Sekjen MN KAHMI, Syamsul Qomar.

Menurutnya, pembangunan food estate dan perluasan lahan pertanian harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, agar tidak mengorbankan ekosistem demi mengejar target produksi jangka pendek.

MN KAHMI tetap optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memperbaiki sistem pangan nasional jika reformasi di sektor pertanian dilakukan secara menyeluruh.

“Tahun kedua harus menjadi momentum konsolidasi kebijakan pangan nasional yang lebih terukur, berbasis data, dan berpihak pada petani kecil,” ujar Syamsul.

Refleksi satu tahun pemerintahan ini menegaskan bahwa kedaulatan pangan Indonesia masih dalam perjalanan panjang. Tantangannya bukan hanya soal produksi, tapi juga soal data, koordinasi, dan keberpihakan terhadap petani kecil (red).