Ketua DPD RI Tanggapi Polemik Dana Mengendap Daerah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menanggapi polemik dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tersimpan di bank dan menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sultan menilai wajar jika Menkeu geram atas fenomena “parkir APBD” yang terjadi di sejumlah pemerintah daerah, namun ia meminta agar kritik tersebut tidak disertai tuduhan sepihak. Menurutnya, kepala daerah memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengelola keuangan daerah.

“Kita harus melihat persoalan ini secara proporsional. Tidak semua kepala daerah sengaja menempatkan APBD di bank untuk mendapatkan keuntungan. Banyak di antaranya masih dalam tahap penyesuaian rencana pembangunan pasca Pilkada serentak,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Sultan menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dibangun berdasarkan sinergi dan komunikasi konstruktif, bukan saling menyalahkan.

“DPD RI mendorong agar Menkeu dan para kepala daerah duduk bersama membahas solusi konkret terkait penyerapan anggaran, bukan memperpanjang perdebatan yang kontraproduktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, Menteri Keuangan memang berhak mengawasi penyaluran dan pemanfaatan dana transfer dari pusat ke daerah. Namun, daerah pun memiliki otonomi untuk menyesuaikan realisasi belanja dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 30 September 2025, realisasi belanja daerah tercatat 56,07 persen atau Rp770,13 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 57,20 persen.

Namun, pendapatan daerah justru meningkat menjadi Rp949,97 triliun atau 70,27 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 67,82 persen.

“Kami apresiasi capaian pendapatan ini. Artinya, ada kinerja positif dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Tinggal bagaimana belanja publik dipercepat agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ucap Sultan.

Sultan menekankan bahwa perdebatan soal dana mengendap di bank sebaiknya diarahkan pada upaya memperkuat efektivitas belanja, bukan memperkeruh hubungan antara pusat dan daerah.

“Yang lebih penting adalah bagaimana dana itu bisa segera terserap untuk program produktif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya (red).