Puan Maharani Dorong Implementasi Nyata Kuota Perempuan DPR

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memastikan keterwakilan perempuan di Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan proporsi minimal 30 persen perempuan di setiap pimpinan AKD.

Puan menyampaikan bahwa DPR akan menghormati putusan MK tersebut dan secara serius mengkaji mekanisme penerapannya agar keberadaan perempuan di struktur parlemen semakin kuat.

“Kalau bisa lebih dari 30 persen perempuan dapat menjadi bagian dari (Pimpinan) AKD. Kita akan kaji dan kita hormati keputusan tersebut, dan tentu akan kita perhatikan hal itu,” ujar Puan usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Politisi PDI-Perjuangan tersebut, peningkatan keterlibatan perempuan bukan hanya soal pemenuhan kuota, tetapi juga memastikan proses legislasi dan pengawasan memiliki sudut pandang yang lebih inklusif. Ia menyebut pembahasan teknis pelaksanaan putusan MK akan dilakukan bersama pemerintah dan komisi terkait.

Putusan MK yang dibacakan Kamis, 30 Oktober 2025, menegaskan bahwa keanggotaan AKD harus diisi secara proporsional sesuai jumlah perempuan di fraksi masing-masing. MK juga memerintahkan pemenuhan kuota 30 persen perempuan pada posisi pimpinan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa kehadiran perempuan di struktur DPR akan memberikan warna pemikiran yang khas. Ia menambahkan bahwa langkah konkret dapat dilakukan melalui aturan internal DPR, seperti penguatan Tata Tertib, rotasi anggota yang lebih adil, dan evaluasi berkala komposisi AKD.

Dengan dasar putusan tersebut, Puan berharap parlemen dapat mempercepat penguatan peran perempuan dan memastikan implementasi kuota tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berjalan dalam praktik kelembagaan (red).