Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Presiden Prabowo Subianto memberikan restu kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan keamanan pondok pesantren di seluruh Indonesia, menyusul tragedi ambruknya bangunan Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10).

“Berkenaan dengan izin Ditjen Pondok Pesantren, hal itu bermula dari kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, peristiwa tersebut membuka mata pemerintah tentang pentingnya pengawasan dan perhatian lebih terhadap kondisi 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dari peristiwa itu, kita mendapatkan fakta bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 42.000 di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memiliki kepedulian besar terhadap dunia pesantren dan pendidikan keagamaan. Ia ingin pondok pesantren tidak hanya menjadi pusat pembinaan akhlak, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Fokus pada Keamanan dan Standar Bangunan

Salah satu perhatian utama Presiden Prabowo adalah aspek keamanan bangunan pesantren. Ia telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen teknis terhadap ribuan pesantren di seluruh Indonesia, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama lainnya.

“Termasuk rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan rumah ibadah lain akan dipastikan memenuhi standar keamanan sipil minimal,” jelas Prasetyo.

Langkah ini dilakukan agar insiden seperti yang terjadi di Pesantren Al Khoziny tidak kembali terulang dan keselamatan para santri terjamin.

Perhatian untuk 16 Juta Santri

Selain aspek keamanan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian pada pengembangan pendidikan santri. Ia ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia memperoleh pendidikan yang seimbang antara ilmu agama, teknologi, dan ekonomi.

“Harapannya, para santri tidak hanya unggul dalam akhlak dan keagamaan, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi,” tutur Prasetyo.

Prabowo menilai, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren akan menjadi wadah koordinasi dan pengembangan pesantren secara nasional, mulai dari regulasi, pendanaan, peningkatan mutu pendidikan, hingga kesejahteraan para pengajar dan santri.

“Beliau memberikan restu kepada Kementerian Agama untuk membentuk Ditjen Pondok Pesantren sebagai upaya memperkuat sistem pendidikan keagamaan dan perlindungan bagi para santri,” pungkas Prasetyo.

Pembentukan Ditjen ini diharapkan menjadi langkah besar menuju kemandirian pesantren, sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dalam mencetak generasi berakhlak, cerdas, dan berdaya saing di era modern (red)