Komisi III DPR RI Soroti Tambang Ilegal dan Narkotika Sultra

KENDARI, BERITA SENAYAN – Komisi III DPR RI menyoroti dua persoalan besar yang masih membayangi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yaitu praktik tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika. Kedua isu tersebut dinilai saling berkaitan dan harus ditangani secara tegas, transparan, serta terpadu oleh aparat penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa kedua masalah ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam harus memiliki sistem pengawasan tambang yang ketat agar hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.

“Sulawesi Tenggara ini dunia tambang. Karena itu, perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal,” ujar Habib Aboe dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kota Kendari, Rabu (8/10/2025).

Habib Aboe menjelaskan, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk meninjau langsung langkah-langkah penegakan hukum di daerah. Dalam pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tenggara, ia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepolisian dalam memberantas praktik pertambangan ilegal.

“Kapolda tadi menyampaikan komitmen yang tegas dan jelas untuk menyelesaikan masalah pertambangan ilegal dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Selain tambang ilegal, legislator dari Fraksi PKS itu juga menyoroti maraknya peredaran narkotika di kawasan pertambangan. Ia menilai, peredaran narkoba sering mengikuti aktivitas tambang yang padat pekerja dan rentan terhadap penyimpangan sosial.

“Masalah narkotika ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkotika. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Hinca Panjaitan: Penegakan Hukum Tidak Boleh Setengah-Setengah

Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal dan peredaran narkotika di Sultra memerlukan komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum.

“Kami meminta agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan peredaran narkotika dilakukan dengan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” ujar Hinca.

Ia mengungkapkan, masih terdapat perusahaan yang tetap beroperasi meski izin usahanya telah dicabut. Karena itu, Komisi III berencana memanggil perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi bersama Kapolda dan Kajati Sulawesi Tenggara.

“Kami sepakat akan memanggil kembali perusahaan-perusahaan itu untuk menjelaskan perkembangan terkini,” tegasnya.

Hinca juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan hasil tambang agar daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kita harus pastikan hasil tambang memberi nilai tambah bagi daerah. Jangan hanya diambil tanpa ada dampak nyata bagi warga,” ujarnya.

Selain itu, Hinca meminta agar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian memperkuat integritas dan keterbukaan dalam menangani pelanggaran etik di internal.

“Kalau ada pelanggaran di internal, sampaikan secara terbuka agar kepercayaan publik semakin meningkat,” katanya.

Komisi III Tegaskan Sinergi Aparat untuk Berantas Tambang dan Narkotika

Menutup kunjungan, Habib Aboe menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap upaya penegakan hukum di Sulawesi Tenggara.

“Sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal dan narkotika. Kami akan memastikan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain berjalan efektif,” pungkasnya (red)