Komisi XI DPR Kawal Efektivitas Penggunaan PMN di BUMN Strategis

MADIUN, BERITA SENAYAN – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya untuk mengawal efektivitas dan akuntabilitas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Industri Kereta Api (INKA).

Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, mengatakan pengawasan tersebut penting agar setiap dana PMN yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi nasional.

“Komisi XI punya tanggung jawab memastikan bahwa PMN digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Mulyadi saat kunjungan kerja ke PT INKA di Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025).

Menurut Mulyadi, pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas industri nasional harus selalu diawali dengan kajian yang matang — baik dari sisi perencanaan, pembiayaan, maupun manfaatnya bagi masyarakat.

“Alokasi anggaran harus tepat sasaran, tepat waktu, tidak delay, dan tidak membengkak. Yang paling penting, penggunaan PMN harus memberikan nilai tambah terhadap pembangunan dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Mulyadi menilai PT INKA merupakan salah satu contoh BUMN strategis yang harus memastikan setiap dana PMN berkontribusi pada peningkatan layanan transportasi nasional. Ia mengapresiasi kinerja manajemen PT INKA sejauh ini, namun menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran negara.

“Sejauh ini sudah bagus, tapi kita ingin memastikan dana PMN benar-benar digunakan untuk tujuan produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Komisi XI Dorong Tata Kelola Keuangan BUMN Lebih Transparan

Selain memastikan efektivitas penggunaan PMN, Komisi XI juga mendorong agar setiap BUMN memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, terutama bagi sektor-sektor yang memiliki dampak luas terhadap ekonomi masyarakat.

Kunjungan kerja ke Madiun ini, kata Mulyadi, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja keuangan BUMN penerima PMN di seluruh Indonesia. Ia berharap, kebijakan penyertaan modal ke depan akan semakin selektif dan berbasis pada kinerja nyata.

“Kita ingin setiap rupiah PMN yang diberikan negara bisa kembali dalam bentuk manfaat nyata, baik berupa efisiensi layanan publik, peningkatan produktivitas, maupun kesejahteraan masyarakat,” tutup Mulyadi (red).