Bahlil Lahadalia Tegaskan Krisis Energi Lewat dan Subsidi BBM Aman

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil melewati masa krisis energi dan memastikan stabilitas pasokan serta harga energi nasional tetap terjaga. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bihalal DPP Partai Golkar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam pidatonya, Bahlil mengungkapkan bahwa berbagai langkah strategis pemerintah, termasuk optimalisasi produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber energi, telah memberikan hasil positif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

“Saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat. Sekarang kita sudah mampu mengelola pasokan energi dengan lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar karena kebutuhan dalam negeri sudah dapat dipenuhi dari produksi nasional. Bahkan, dengan implementasi program biodiesel B40 dan rencana peningkatan ke B50 pada 2026, Indonesia berpotensi mengalami surplus solar hingga 4 juta kiloliter.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti peningkatan kapasitas produksi bahan bakar melalui kilang dalam negeri, termasuk proyek strategis yang mampu menambah pasokan bensin dan solar secara signifikan.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan pada sektor LPG, di mana sekitar 75 persen kebutuhan nasional masih bergantung pada impor. Meski sempat mengalami tekanan, pemerintah telah melakukan langkah cepat dengan menjalin kerja sama pasokan dengan sejumlah negara seperti Jepang, Australia, dan Brunei Darussalam.

“Cadangan LPG kita sempat di bawah 10 hari, tetapi sekarang sudah kembali di atas 10 hari. Ini menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi,” jelasnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan ekonomi global, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk menutup potensi kenaikan subsidi, termasuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan mineral.

“Kalau kita naikkan harga di tengah tekanan ekonomi, dampaknya akan berat bagi masyarakat. Karena itu, kita pilih untuk tidak menaikkan, tapi mencari sumber pembiayaannya,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengapresiasi kinerja kader Partai Golkar, khususnya fraksi di DPR, yang dinilai semakin solid dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Acara Halal Bihalal tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar, anggota DPR, para menteri, serta tokoh-tokoh partai (red)