Soroti Data Bansos Tidak Akurat, Firman Soebagyo : RUU Satu Data Harus Dikebut

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih maraknya ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) akibat data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi antar lembaga. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), terkait pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.

Menurut Firman, persoalan bansos salah sasaran menjadi bukti nyata lemahnya sistem data nasional yang selama ini belum terintegrasi dengan baik.

“Kasus bansos salah sasaran masih terjadi. Yang berhak tidak menerima, sementara yang tidak berhak justru mendapatkan. Ini akibat data yang tidak sinkron,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan efektivitas program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.

Firman menjelaskan, salah satu penyebab utama persoalan ini adalah masih kuatnya ego sektoral antar kementerian dan lembaga dalam pengelolaan data.

Ia mencontohkan ketidaksinkronan data di berbagai sektor, termasuk perbedaan angka antara kementerian teknis dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan lemahnya koordinasi nasional.

Menurutnya, selama ini pengaturan satu data nasional yang hanya berbasis peraturan presiden belum cukup kuat untuk memaksa integrasi lintas sektor.

Oleh karena itu, Firman mendorong agar RUU Satu Data Indonesia segera disahkan sebagai payung hukum yang lebih kuat dan mengikat.

“RUU ini penting agar Indonesia memiliki satu data yang valid, terstandarisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk mendukung pengelolaan dan analisis data yang lebih akurat.

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Firman berharap, dengan adanya regulasi yang kuat, berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal (red)