Dina Lorenza Soroti Ketimpangan Distribusi Film, Dorong Kebijakan Afirmatif Daerah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira, menyoroti ketimpangan distribusi film nasional yang dinilai masih belum memberikan ruang yang adil bagi karya-karya daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Dina, dominasi film arus utama dari kota besar membuat karya berbasis kearifan lokal kesulitan menembus jaringan bioskop, khususnya di daerah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat masyarakat serta tutupnya sejumlah bioskop di wilayah tertentu.

“Di daerah-daerah, banyak bioskop yang tutup karena kurangnya minat penonton. Mungkin salah satu solusinya adalah menghadirkan film-film yang dekat dengan budaya dan cerita lokal masyarakat setempat,” ujar Dina.

Ia menilai, keberpihakan terhadap film daerah tidak hanya penting untuk menjaga keberagaman budaya, tetapi juga menjadi strategi untuk menghidupkan kembali industri perfilman di daerah.

Dina pun mendorong adanya kebijakan afirmatif, termasuk kemungkinan penerapan kuota penayangan bagi film daerah di bioskop. Langkah tersebut dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi sineas lokal untuk menjangkau penonton di wilayahnya sendiri.

“Apakah memungkinkan bioskop memberikan porsi, misalnya dalam bentuk persentase tertentu, agar film-film daerah bisa mendapat kesempatan tayang di wilayahnya sendiri,” katanya.

Selain itu, Dina juga menyoroti tantangan industri bioskop di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Ia mengingatkan pelaku industri untuk segera beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

“Ke depan, industri ini akan terus berkembang. Pertanyaannya, apa strategi bioskop agar tidak kehilangan relevansinya di tengah gempuran platform digital,” tambahnya.

Sebagai informasi, industri perfilman nasional menunjukkan tren pemulihan pascapandemi. Namun, pertumbuhan layar bioskop masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah belum mendapatkan akses yang merata.

Dina menegaskan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan agar ekosistem perfilman nasional mampu berkembang secara merata, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal melalui karya-karya sinema (red)