Rivqy Abdul Halim Geram! Dirut Agrinas Absen Saat RDP Bahas Impor Pikap

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, melontarkan kritik keras terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ketidakhadiran pimpinan perusahaan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap fungsi pengawasan DPR, terlebih rapat tersebut membahas polemik kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” ujar Rivqy yang akrab disapa Gus Rivqy.

Sorotan DPR muncul setelah Agrinas memutuskan mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Keputusan impor dalam skala besar itu memicu polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Agrinas tidak memanfaatkan industri otomotif dalam negeri serta latar belakang pemilihan vendor dari luar negeri.

Rivqy menilai kehadiran jajaran direksi Agrinas sangat penting untuk menjelaskan secara terbuka alasan kebijakan tersebut, sehingga tidak memicu spekulasi yang semakin luas di publik.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional,” tegasnya.

Menurut Ketua Umum Dewan Koordinasi Pusat Panji Bangsa itu, absennya Direktur Utama Agrinas justru memperpanjang kecurigaan publik terhadap kebijakan impor tersebut.

Komisi VI DPR pun berencana menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap manajemen Agrinas agar memberikan penjelasan resmi terkait proyek pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Adapun dalam agenda rapat hari ini, Komisi VI membahas tiga topik utama, yakni evaluasi progres pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan program tersebut, serta penguatan pengawasan dan tata kelola dalam implementasinya (red)