BOGOR, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya perlindungan pengetahuan lokal dalam pengembangan artificial intelligence (AI) nasional. Menurutnya, tanpa basis data lokal yang kuat dan terlindungi, AI berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias serta tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Amelia dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP DPR RI di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026). Ia menilai pengembangan AI tidak boleh semata mengandalkan data global, melainkan harus berpijak pada pengalaman dan praktik komunitas lokal.
“AI harus diberi masukan dari pengetahuan lokal, dan pengetahuan lokal itu wajib dilindungi. Kalau tidak, AI kita akan cerdas, tetapi asing dengan realitas rakyat,” ujar Amelia yang juga merupakan Anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa AI berbasis data global berisiko menghasilkan rekomendasi generik, bahkan merugikan sektor-sektor vital seperti pertanian dan perikanan. Ia mencontohkan pentingnya data mikroiklim, agroekologi, varietas lokal, hingga istilah komunitas dalam merumuskan sistem pendukung keputusan berbasis AI.
“Kalau model AI hanya diberi data global, rekomendasinya bisa tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Padahal petani dan nelayan kita bekerja dengan risiko tinggi dan margin yang sangat tipis,” tegasnya.
Amelia mendorong pembentukan bank data lokal yang dikelola secara adil, sekaligus dilengkapi mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan benefit-sharing. Dengan begitu, kontribusi komunitas tidak sekadar menjadi bahan baku gratis bagi platform teknologi.
Ia menegaskan, AI nasional harus menjadi alat pemberdayaan, bukan eksploitasi pengetahuan rakyat. “AI jangan sampai lebih tahu Indonesia daripada orang Indonesia. Teknologi ini harus belajar dari rakyat dan manfaatnya kembali untuk rakyat,” pungkas Amelia (red)
Berita terkait
