Ratna Juwita: ESDM Harus Berubah Kejar Target Energi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan perubahan pendekatan secara serius dalam transisi energi nasional, menyusul kembali melesetnya target bauran energi terbarukan pada 2025.

Ratna menilai kegagalan memenuhi target bauran energi terbarukan harus menjadi alarm keras bagi pemerintah, terutama menjelang penetapan target 2026. Ia menegaskan, peningkatan capaian yang disampaikan pemerintah tidak bisa menutupi fakta bahwa realisasi masih jauh dari sasaran Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Target bauran energi itu 17 sampai 19 persen, tapi realisasinya baru 15,75 persen. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan energi kita,” ujar Ratna di Jakarta, Selasa (20/01/2025).

Menurutnya, masalah tidak hanya terletak pada persentase bauran energi, tetapi juga pada lambannya penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan. Sepanjang 2025, penambahan kapasitas hanya sekitar 1,3 gigawatt (GW) dari total sekitar 14,3 GW pada 2024.

“Dengan laju penambahan seperti ini, mustahil kita bisa mengejar target dalam waktu singkat. Pemerintah harus berani mengubah pendekatan dan mempercepat proyek-proyek energi terbarukan,” tegasnya.

Ratna menilai lambannya pengembangan energi terbarukan mengindikasikan masih lemahnya kepastian regulasi, pembiayaan, serta keberpihakan kebijakan terhadap energi bersih. Ia mengingatkan, tanpa terobosan nyata, target bauran energi hanya akan menjadi angka normatif yang terus gagal dicapai.

“Kita butuh kepastian kebijakan dan eksekusi yang konsisten. Transisi energi tidak bisa dikelola dengan cara biasa-biasa saja,” katanya.

Lebih jauh, Ratna menekankan bahwa capaian bauran energi terbarukan berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional dan komitmen Indonesia dalam agenda transisi energi global. Kegagalan memenuhi target, menurutnya, juga berpotensi menurunkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

“Ini bukan sekadar laporan tahunan. Ini soal komitmen negara dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Ratna memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi kebijakan energi nasional, serta mendorong Kementerian ESDM agar tidak mengulang kegagalan yang sama pada 2026 (red)