Berita Senayan
Network

Sarmuji: Komunikasi Informal Antarpartai Bahas Koalisi Permanen

Redaksi
Laporan Redaksi
Jumat, 09 Januari 2026, 13:31:55 WIB
Sarmuji: Komunikasi Informal Antarpartai Bahas Koalisi Permanen
Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan bahwa partai-partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto telah mulai menjalin komunikasi informal untuk membahas wacana pembentukan koalisi permanen. Menurutnya, komunikasi tersebut berlangsung cair dan mendapatkan respons positif dari para pihak.

“Ya ngobrol informal, tanya-tanya, telepon-telepon,” ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Sarmuji menegaskan, koalisi pemerintahan saat ini berada dalam kondisi solid. Ia menyebut wacana koalisi permanen muncul sebagai upaya memperkuat kerja sama politik jangka panjang demi menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Insyaallah solid. Koalisi permanen bisa terjadi, tentu dengan diskusi politik yang intens di antara partai-partai,” katanya.

Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menekankan bahwa pembentukan koalisi permanen tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, masih diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Kita tetap harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian dalam prosesnya,” ujarnya.

Sarmuji menilai arah pembahasan koalisi permanen sejauh ini berjalan positif dan konstruktif. Ia optimistis kerja sama politik antarpihak dalam koalisi dapat terus diperkuat seiring dengan dinamika pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, wacana koalisi permanen juga ditegaskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa koalisi permanen diperlukan untuk memastikan dukungan politik yang stabil bagi pemerintahan.

Menurut Bahlil, koalisi permanen akan dilembagakan sebagai kerja sama politik yang mengikat, tidak hanya untuk kepentingan elektoral, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan di parlemen dan pemerintahan, demi menjaga kesinambungan pembangunan nasional (red).