JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengingatkan potensi pelanggaran kedaulatan negara dalam laporan penangkapan Presiden Republik Bolivaria Venezuela, Nicolás Maduro, oleh Amerika Serikat melalui operasi militer pada 3 Januari 2026. Menurutnya, tindakan tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak merusak tatanan hukum internasional.
Dalam siaran pers resmi BKSAP DPR RI di Jakarta, Senin (5/1/2025), Syahrul Aidi menilai penggunaan kekuatan lintas negara tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan preseden berbahaya bagi hubungan internasional.
“Operasi lintas batas negara seperti ini harus diuji secara ketat berdasarkan hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan tidak boleh diabaikan,” ujar Syahrul Aidi.
Ia menjelaskan, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya membenarkan penggunaan kekuatan dalam kondisi tertentu, yakni untuk pembelaan diri atau atas mandat Dewan Keamanan PBB. Di luar itu, tindakan militer berpotensi melanggar norma internasional yang telah disepakati bersama.
Syahrul Aidi juga menyoroti prinsip kekebalan kepala negara yang masih menjabat. Menurutnya, penegakan hukum terhadap kepala negara seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui tindakan sepihak yang berisiko memperkeruh situasi global.
“Dalam hukum internasional, terdapat prosedur yang jelas untuk menangani perkara kepala negara, baik melalui pengadilan internasional yang berwenang maupun mekanisme hukum lain yang diakui,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong penyelesaian persoalan global melalui diplomasi dan kerja sama multilateral. Sikap ini, kata dia, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Pendekatan dialog dan multilateral harus menjadi jalan utama agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih luas,” tegas Syahrul Aidi.
Ia berharap komunitas internasional, termasuk PBB dan forum-forum antarparlemen dunia, dapat berperan aktif dan objektif dalam menjaga stabilitas serta kepastian hukum internasional. BKSAP DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mendorong penguatan diplomasi parlemen demi perdamaian dunia (red)
Berita terkait
