Berita Senayan
Network

Idrus Marham: Pilkada Harus Sesuai Ideologi dan Falsafah Bangsa

Redaksi
Laporan Redaksi
Selasa, 06 Januari 2026, 09:12:13 WIB
Idrus Marham: Pilkada Harus Sesuai Ideologi dan Falsafah Bangsa
Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Partai Golkar, Idrus Marham



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia.

Menurut Idrus, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menggugah kesadaran kolektif kehidupan berbangsa dengan menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumah bersama yang harus dijaga dan dikelola secara gotong royong.

“Ini rumah besar yang harus dirawat, dibangun, dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” kata Idrus dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1/2026).

Idrus juga menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki pandangan senada terkait pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi utama setiap kebijakan politik nasional.

Menurutnya, ke depan Indonesia tidak cukup hanya membahas aspek teknis demokrasi, tetapi harus lebih dalam menyentuh konsolidasi ideologis dan nilai-nilai kebangsaan.

“Artinya, setiap kebijakan politik, termasuk sistem pemilihan kepala daerah, harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsafah bangsa kita. Jangan hanya dilihat dari sisi teknis atau pragmatis,” ujar Idrus.

Ia menilai, apabila kepala daerah dipilih melalui DPRD, terdapat potensi lahirnya kepemimpinan daerah yang lebih rasional, stabil, dan berbasis kapasitas. Selain itu, mekanisme tersebut dinilai dapat mengurangi polarisasi sosial serta praktik politik uang yang kerap menyertai Pilkada langsung.

“Pertanyaannya bukan lagi soal langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, ideologi, dan demokrasi Pancasila,” tutup Idrus (red)