Pemerintah Tegaskan Netral, Tunggu PPP Selesaikan Konflik Internal

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengesahkan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada penyelesaian konflik internal yang kini membelah partai berlambang Kabah tersebut.

Yusril menyebut hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum (Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto) harus terlebih dahulu disepakati secara internal atau diputus melalui mekanisme hukum yang sah.

“Pemerintah hanya menggunakan pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik, pengesahan akan menunggu kesepakatan internal, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” kata Yusril di Belitung Timur, Senin (29/9).

Menurut Yusril, sikap netral pemerintah menjadi prinsip utama dalam menjaga objektivitas. “Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai,” tegasnya. Ia menambahkan, pendaftaran kepengurusan baru hanya dapat dilakukan pengurus lama yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Yusril mempersilakan kedua kubu mengajukan pendaftaran beserta dokumen pendukung, namun memastikan setiap permohonan akan dikaji secara cermat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menjadi penengah, karena hal itu dapat ditafsirkan sebagai intervensi.

“Partai politik adalah pilar demokrasi. Pemerintah ingin semua partai mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri,” ujarnya.

Dengan sikap ini, pemerintah berharap PPP dapat menuntaskan perselisihan melalui musyawarah, mahkamah partai, atau jalur pengadilan, sehingga legitimasi kepengurusan dapat ditegakkan secara sah tanpa campur tangan politik (red).