Ribuan Jadi Korban Banjir, DPR Minta Akses Jalan Dipulihkan

BANDA ACEH, BERITA SENAYAN – Kerusakan infrastruktur akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat sorotan serius dari DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ruslan Daud, menilai terputusnya akses jalan dan jembatan telah memperparah penderitaan ribuan warga terdampak bencana.

Menurut Ruslan, data korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur, khususnya akses jalan, harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascabencana.

“Ketika jalan dan jembatan terputus, dampaknya bukan hanya soal mobilitas, tapi menyangkut nyawa manusia. Bantuan terlambat masuk, evakuasi terhambat, dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” kata Ruslan di Bireuen, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan dashboard penanganan darurat banjir dan longsor, tercatat sebanyak 1.059 orang meninggal dunia dan 52 orang masih dinyatakan hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, bencana juga merusak sedikitnya 1.600 fasilitas umum, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, serta 967 fasilitas pendidikan.

Ruslan menyebut, tingginya angka korban dan kerusakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari lumpuhnya konektivitas antarwilayah. Di Aceh, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat tujuh ruas jalan nasional terputus akibat banjir dan longsor.

Beberapa ruas vital yang terdampak antara lain Jalan Nasional Medan–Banda Aceh di kawasan Kutablang, Kabupaten Bireuen, serta Jalan Nasional Bireuen–Takengon di Kilometer 50 wilayah Enang-Enang dan Kilometer 62 Tangge Besi, Kabupaten Bener Meriah.

Akibat kondisi tersebut, warga di sejumlah daerah terisolasi dan harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari bantuan pangan dan layanan dasar lainnya.

“Bayangkan masyarakat yang sudah menjadi korban bencana, masih harus berjalan berjam-jam hanya untuk mendapatkan bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.

Ruslan menegaskan, pemulihan akses jalan dan jembatan merupakan fondasi utama agar penanganan darurat, distribusi logistik, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.

“Kalau akses dibuka, bantuan bisa cepat sampai, pelayanan kemanusiaan berjalan, dan aktivitas masyarakat perlahan bisa pulih,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, terkoordinasi, dan berbasis data agar pemulihan infrastruktur pascabencana benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak (red)