Golkar Sumut Bergolak, DPP Siapkan Transisi Kepemimpinan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengambil langkah cepat menyikapi dinamika internal di Sumatera Utara (Sumut) dengan menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut. Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan di tengah pergantian kepemimpinan.

Penunjukan Ahmad Doli tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta pada 14 Desember 2025. Ahmad Doli menggantikan Musa Rajekshah atau Ijeck hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli dipercaya memimpin masa transisi organisasi di Sumatera Utara. DPP menugaskannya menjaga stabilitas internal serta mengonsolidasikan kepengurusan daerah menjelang agenda politik berikutnya.

Namun, penunjukan tersebut diikuti dinamika lanjutan di tingkat daerah. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya tidak lama setelah surat keputusan beredar.

“Saya tanggal 17 kemarin sudah mengundurkan diri dari Sekretaris Golkar Sumut. Sudah saya sampaikan langsung melalui chat WhatsApp ke Sekjen DPP Golkar,” ujar Ilhamsyah saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Pengunduran diri tersebut menambah perhatian publik terhadap kondisi internal Golkar Sumut. Meski demikian, DPP Golkar menegaskan bahwa langkah penunjukan Plt Ketua DPD merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan.

Selain memulihkan soliditas kader, Ahmad Doli juga dibebani tugas menyiapkan pelaksanaan Musda DPD Golkar Sumut untuk memilih ketua definitif secara demokratis dan sesuai aturan partai.

DPP Golkar menilai Sumatera Utara sebagai wilayah strategis secara politik, sehingga stabilitas dan konsolidasi organisasi menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan politik ke depan (red)