NasDem Peringatkan Risiko Dominasi Eksekutif Pilih Kapolri Langsung

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengingatkan potensi risiko dominasi kekuasaan apabila proses pemilihan Kapolri sepenuhnya diserahkan kepada Presiden tanpa melibatkan DPR RI. Pernyataan ini disampaikan menanggapi wacana penghapusan peran parlemen dalam pemilihan pimpinan Polri.

Menurut Sahroni, keterlibatan DPR selama ini menjadi penyeimbang penting dalam sistem demokrasi, terutama karena Kapolri merupakan jabatan strategis yang kewenangannya langsung bersentuhan dengan masyarakat sipil.

“Kalau seluruh proses pemilihan Kapolri berada di bawah eksekutif, itu bisa menimbulkan dominasi kekuasaan yang terlalu besar. Padahal, kerja-kerja kepolisian menyangkut hak-hak sipil warga,” ujar Sahroni, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan di DPR bukanlah ruang transaksi politik, melainkan mekanisme untuk memastikan calon Kapolri memiliki rekam jejak, integritas, dan kapasitas yang memadai.

“Fit and proper test itu untuk melihat kualitas dan rekam jejak. Tidak ada urusan balas budi politik di sana,” katanya.

Sahroni juga menepis anggapan bahwa keterlibatan DPR akan mencampuri profesionalisme Kapolri. Menurutnya, fungsi pengawasan politik berbeda dengan intervensi terhadap tugas kepolisian.

Lebih lanjut, ia menilai transparansi proses di DPR justru memberi ruang bagi publik untuk ikut mengawasi dan menilai calon pimpinan Polri. Proses pemaparan visi, misi, dan rekam jejak yang terbuka dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas.

“Proses di DPR terbuka dan bisa disaksikan publik. Ini bagian dari prinsip checks and balances, sekaligus pengawasan sipil,” tegas Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mewacanakan agar Presiden dapat memilih langsung Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR. Wacana tersebut memicu perdebatan publik mengenai mekanisme ideal dalam pemilihan pimpinan Polri di Indonesia (red)