Ahmad Ali Tegaskan PSI Tolak Politik Identitas

TANGERANG, BERITA SENAYAN – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan komitmen partainya untuk menolak praktik politik identitas dalam setiap kontestasi politik. Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak menjadikan PSI sebagai kendaraan kepentingan satu kelompok tertentu demi meraih kemenangan sesaat.

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Ali saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Banten di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (14/12/2025).

Menurut Ahmad Ali, PSI didirikan sebagai rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk dan beragam. Karena itu, partai tidak boleh dikerdilkan oleh kepentingan kelompok tertentu, baik atas dasar agama, budaya, maupun identitas sosial lainnya.

“PSI ini adalah rumah bagi semua kita, rakyat Indonesia. Indonesia adalah kemajemukan yang di dalamnya PSI menampung semuanya, keragaman-keragaman yang ada di Indonesia,” ujar Ahmad Ali.

Ia menilai, godaan politik identitas kerap muncul menjelang kontestasi politik. Namun, langkah tersebut dinilai berbahaya karena dapat merusak persatuan dan menjauhkan partai dari nilai kebangsaan yang inklusif.

“Jangan jadikan PSI sebagai rumah untuk satu kelompok, hanya karena punya keinginan untuk memenangkan satu kontestasi, lalu kemudian kita terjebak pada politik identitas,” tegasnya.

Dalam konteks Banten, Ahmad Ali juga mengingatkan kader agar memahami karakter daerah yang memiliki kekuatan budaya dan keagamaan. Namun, pemahaman tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai lokal, bukan untuk dimobilisasi secara politik.

Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilandasi sikap belajar dan penghormatan, bukan kepentingan elektoral. Menurutnya, PSI harus hadir sebagai partai yang menjunjung kebhinekaan dan etika politik yang sehat.

Dengan sikap tersebut, Ahmad Ali berharap PSI tetap konsisten menjadi partai yang inklusif, tidak eksklusif, serta mampu menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika politik nasional (red)