ACEH, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan, menyoroti masih banyaknya korban banjir dan longsor di Aceh yang belum ditemukan. Ia menyebut, hingga masa tanggap darurat diperpanjang, proses pencarian dan evakuasi masih menghadapi kendala besar di lapangan.
Irmawan menyatakan, keputusan Pemerintah Aceh memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari merupakan langkah tepat untuk memberi ruang tambahan bagi tim SAR dalam melakukan pencarian korban. Pasalnya, sejumlah wilayah terdampak masih terisolir akibat putusnya akses jalan nasional maupun kabupaten.
“Data terakhir menunjukkan 212 orang masih belum ditemukan. Ini menjadi perhatian serius. Dengan kondisi medan yang berat dan lumpur yang mengeras, pencarian korban membutuhkan waktu dan dukungan maksimal,” ujar Irmawan, Jumat (12/12/2025).
Berdasarkan dashboard penanganan darurat BNPB per Jumat (12/12/2025) pukul 13.00 WIB, tercatat sebanyak 990 orang meninggal dunia dan 5.400 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir dan longsor di Aceh dan wilayah sekitarnya.
Menurut Irmawan, hambatan utama di lapangan adalah rusaknya infrastruktur vital. Banyak jembatan dan jalan penghubung antarwilayah terputus, sehingga menghambat mobilisasi alat berat, distribusi logistik, serta percepatan evakuasi korban.
“Kondisi ini membuat proses penyelamatan tidak bisa dilakukan secara cepat. Pemerintah pusat perlu segera turun tangan mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan darurat,” tegasnya.
Selain fokus pada pencarian korban, Irmawan juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pengungsi dan kelompok rentan. Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pangan, air bersih, layanan kesehatan, serta kebutuhan khusus bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Jangan sampai di tengah situasi darurat, kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Penanganan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan proses evakuasi,” katanya.
Irmawan berharap, dengan perpanjangan masa tanggap darurat, seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja lebih optimal dan terkoordinasi untuk mempercepat penanganan bencana serta pemulihan awal di Aceh.
“Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan korban dan memastikan masyarakat terdampak bisa bertahan dengan layak. Negara harus hadir sepenuhnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
