JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Ia meminta proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Fauqi menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, pelaku harus dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami mengecam keras dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi. Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, pelaku harus dihukum berat. Tidak boleh ada kompromi dan perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai kepala daerah,” tegas Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menyayangkan dugaan kekerasan seksual tersebut menyeret seorang pejabat publik yang semestinya bertanggung jawab melindungi dan melayani masyarakat. Menurutnya, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan warganya.
“Seorang bupati seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Jabatan itu merupakan amanah untuk melindungi dan melayani rakyat. Sangat memprihatinkan apabila kekuasaan dan kedudukan justru digunakan untuk menempatkan warga dalam situasi rentan terhadap kekerasan seksual,” ujarnya.
Fauqi Soroti Relasi Kuasa dan Minta Polisi Telusuri Korban Lain
Fauqi juga menyoroti kemungkinan adanya relasi kuasa yang timpang dalam kasus tersebut. Menurutnya, perbedaan kedudukan sosial, jabatan, dan pengaruh antara pejabat publik dengan masyarakat dapat menciptakan kerentanan bagi korban untuk menolak, melawan, maupun melaporkan dugaan kekerasan seksual.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mendalami laporan yang telah disampaikan korban, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang mengalami tindakan serupa.
“Kami meminta kepolisian mendalami apakah ada korban lain. Jangan berhenti pada satu laporan saja. Telusuri seluruh kemungkinan, termasuk apakah ada perempuan lain yang pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang melibatkan pihak terlapor,” katanya.
Untuk membuka ruang bagi kemungkinan korban lain agar berani melapor, Fauqi mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan menyediakan posko pengaduan khusus.
Posko tersebut, menurutnya, harus mudah diakses, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis.
“Perlu dibuka posko pengaduan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mungkin pernah mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan seksual. Bisa jadi ada korban lain yang selama ini memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi orang yang mempunyai jabatan dan pengaruh,” ungkapnya.
Perlindungan Korban Harus Dijamin, Fauqi Ingatkan Ancaman Intimidasi
Fauqi menegaskan, pembukaan posko pengaduan bukan untuk membangun penghakiman di ruang publik, melainkan memastikan setiap laporan dugaan kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga harus menjadi prioritas agar tidak terjadi intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun.
Ia meminta korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya.
“Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan berulang akibat intimidasi, tekanan sosial, atau upaya membungkam. Negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan dan dapat menjalani proses pemulihan tanpa rasa takut,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Fauqi menambahkan, penanganan kasus ini harus menjadi pengingat bahwa tidak seorang pun kebal hukum, termasuk pejabat yang sedang memegang kekuasaan.
Menurutnya, penegakan hukum yang transparan dan perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan sekaligus mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual (red)

Berita terkait