JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI, Eva Monalisa, mengingatkan pemerintah pusat agar penyederhanaan perizinan investasi melalui sistem satu pintu tidak mengabaikan peran pemerintah daerah. Menurutnya, kemudahan investasi harus diimbangi koordinasi, transparansi informasi, dan sosialisasi sejak awal kepada pemerintah daerah tempat perusahaan atau kawasan industri beroperasi.
Eva mengatakan, pemerintah pusat memang memiliki kewenangan mengatur dan memfasilitasi masuknya investasi. Namun, pemerintah daerah harus memperoleh informasi sejak perusahaan mulai merencanakan kegiatan usaha di wilayahnya.
Informasi tersebut meliputi profil perusahaan, jenis industri, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, hingga potensi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industri.
“Jangan sampai investor masuk melalui mekanisme satu pintu di pusat, tetapi pemerintah daerah justru tidak mengetahui perusahaan apa yang beroperasi di wilayahnya. Ini persoalan serius dalam tata kelola investasi. Daerah bukan sekadar tempat berdirinya pabrik, tetapi juga pihak yang harus menghadapi langsung dampak dari aktivitas industri tersebut,” tegas Eva.
Ia menilai, minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi memunculkan persoalan di lapangan. Salah satunya ketika terjadi demonstrasi masyarakat atau pekerja terhadap perusahaan, sementara pemerintah daerah tidak memiliki informasi memadai mengenai perusahaan maupun persoalan yang sedang dihadapi.
“Bagaimana pemerintah daerah bisa merespons dan mengambil langkah penyelesaian apabila sejak awal tidak pernah mendapatkan sosialisasi? Jangan sampai terjadi demonstrasi di wilayahnya, sementara pemerintah daerah sendiri tidak mengetahui secara utuh perusahaan apa yang beroperasi di sana. Ini menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang terstruktur antara pusat, daerah, dan pelaku usaha,” ujarnya.
Eva Minta Investor Wajib Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah
Eva menegaskan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk atau jumlah pabrik yang berdiri. Investasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, menyerap tenaga kerja lokal, mematuhi ketentuan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Karena itu, ia mendorong agar setiap investasi yang memperoleh persetujuan pemerintah pusat disertai mekanisme pemberitahuan dan sosialisasi resmi kepada pemerintah daerah. Proses tersebut idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan hingga menjelang operasional perusahaan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta unsur masyarakat terkait.
Menurut Eva, pemerintah daerah perlu mengetahui secara menyeluruh aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan penanganan persoalan yang muncul akibat aktivitas industri.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan kawasan industri membutuhkan dukungan besar pemerintah daerah, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengelolaan lingkungan, penyediaan air bersih, transportasi, hingga pelayanan publik.
Eva Soroti Keadilan Pajak, Daerah Industri Harus Dapat Manfaat
Selain persoalan koordinasi investasi, Eva menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di daerah.
Ia mencontohkan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang menjadi salah satu pusat industri nasional. Banyak pekerja beraktivitas di kawasan industri Karawang, tetapi berdomisili di Jakarta atau daerah lain.
Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan persoalan mengenai distribusi manfaat fiskal. Penerimaan pajak orang pribadi dicatat berdasarkan ketentuan administrasi perpajakan, sementara aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan berlangsung di daerah tempat mereka bekerja.
“Jangan sampai daerah yang menjadi pusat aktivitas industri dan menanggung konsekuensi pembangunan justru tidak memperoleh manfaat fiskal yang proporsional. Orang bekerja di Karawang, aktivitas ekonominya berlangsung di Karawang, tetapi penerimaan pajaknya bisa tercatat di wilayah lain. Ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” ungkapnya.
Eva mendorong pemerintah mengkaji mekanisme distribusi penerimaan pajak, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan, agar daerah yang menjadi pusat aktivitas industri dan ekonomi memperoleh manfaat fiskal yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai pusat menikmati kemudahan dan penerimaan dari investasi, sementara daerah menanggung beban sosial, lingkungan, kemacetan, kebutuhan infrastruktur, dan berbagai persoalan lainnya. Investasi harus menghadirkan keadilan bagi daerah,” tegasnya.
Eva berharap pemerintah pusat memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan investasi serta pengembangan kawasan industri nasional.
Ia menegaskan dukungan terhadap masuknya investasi tetap diperlukan karena dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Namun, kemudahan perizinan tidak boleh menghilangkan koordinasi antarpemerintahan.
“Prinsipnya, kita mendukung penuh masuknya investasi karena investasi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Tetapi investasi harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Satu pintu perizinan bukan berarti satu arah komunikasi. Pusat harus tetap hadir bersama daerah. Jangan sampai investor sudah beroperasi, tetapi pemerintah daerah justru menjadi pihak terakhir yang mengetahui,” tutup Eva (red)

Berita terkait