JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mendorong pemerintah mengubah pendekatan pembangunan wilayah perbatasan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, penguatan ekonomi produktif perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kedaulatan negara agar masyarakat di kawasan terluar Indonesia mampu tumbuh mandiri.

Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Senin (16/11/2026).

Zainul menilai ketimpangan infrastruktur dan pelayanan dasar di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dibandingkan negara tetangga masih menjadi persoalan serius. Kondisi itu membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kehadiran negara, tetapi juga menyentuh kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat.

Ia mengaku pernah mengunjungi sejumlah wilayah terluar Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, Pulau Miangas, dan Pulau Rote. Dari kunjungan tersebut, ia melihat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan.

“Jika selama ini kita lebih menonjolkan pendekatan kedaulatan, mungkin ke depan kita harus lebih banyak berfokus pada pendekatan pemberdayaan, terutama ekonomi. Kedaulatan tetap penting, tetapi pemberdayaan ekonomi juga harus menjadi prioritas,” kata Zainul.

Zainul: Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkuat Kedaulatan Negara

Menurut Zainul, penguatan ekonomi masyarakat justru dapat menjadi salah satu penopang penting bagi kedaulatan negara. Warga yang memiliki kegiatan ekonomi produktif akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mengembangkan wilayahnya secara mandiri.

Ia menekankan, pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berkutat pada penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, seperti air bersih serta fasilitas kesehatan. Pemerintah juga perlu mendorong aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

“Kalau mereka punya kegiatan ekonomi produktif, kebutuhan-kebutuhan infrastrukturnya juga akan bisa dipenuhi secara mandiri oleh warga masyarakat. Tidak menggantungkan terus kepada pemerintah,” ujarnya.

Zainul berpandangan, masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan memiliki daya dukung lebih kuat dalam membangun kawasan tempat tinggalnya. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan wilayah perbatasan.

Usulkan Proyek Percontohan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Untuk mendorong perubahan pendekatan tersebut, Zainul mengusulkan agar BNPPDT mulai mengembangkan proyek percontohan atau piloting project pemberdayaan ekonomi di sejumlah kawasan perbatasan.

Menurutnya, program pemenuhan layanan dasar harus tetap berjalan. Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan program yang membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.

Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan dan diperluas ke kawasan perbatasan lainnya.

Zainul berharap pembangunan wilayah terluar Indonesia tidak hanya memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan (red)