HRD Minta Gubernur Aceh Operasikan Kapal Aceh Hebat Atasi Krisis Jalur Darat

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Ruslan Daud atau HRD, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengerahkan seluruh sumber daya pemerintah daerah untuk menangani bencana banjir dan longsor yang memutus akses utama di berbagai wilayah Aceh.

Salah satu langkah tercepat yang perlu dilakukan, kata HRD, adalah mengoperasikan Kapal Aceh Hebat untuk melayani rute Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Belawan (Medan) sebagai jalur alternatif mobilitas warga dan distribusi logistik.

“Saya mendapat informasi ada warga Langsa yang pulang dari Banda Aceh menggunakan boat kecil karena jalan darat terputus. Ini mestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan kreatif,” ujarnya.

Menurutnya, rute pelayaran tersebut dapat menjadi solusi sementara bagi truk sembako yang kini tertahan di Medan maupun Banda Aceh. Meski perjalanan menggunakan jalur laut membutuhkan waktu lebih lama, langkah itu memberi kepastian akses logistik di tengah kondisi darat yang lumpuh.

“Stok sembako sudah sangat menipis dan harga mulai melambung. Kita tidak bisa menunggu sampai akses darat pulih,” tegas HRD.

Selain mengoptimalkan armada laut, HRD meminta adanya koordinasi intensif antara Gubernur Aceh, Pangdam, dan Kapolda untuk mengerahkan personel TNI–Polri membangun jembatan bailey di titik-titik yang kritis.

Ia juga mendorong Gubernur Aceh menjalin komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional, mengingat luas wilayah yang terdampak.

Berdasarkan laporan relawan, HRD menyebut skala kerusakan di Aceh, Sumut, dan Sumbar melebihi cakupan kerusakan tsunami 2004.

“Waktu tsunami dulu, hanya 5–8 kabupaten di Aceh yang rusak parah dan akses darat ke Medan tidak terputus. Sekarang mungkin hanya empat wilayah yang relatif selamat—Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Simeulue. Selebihnya rusak parah,” jelasnya.

HRD menegaskan bahwa situasi saat ini membutuhkan kebijakan besar yang komprehensif, bukan sekadar kunjungan seremonial untuk menyerahkan bantuan masa panik.

“Ini bencana besar, bukan banjir satu kabupaten,” pungkasnya (red)