JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendorong pemerintah mengevaluasi penetapan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, dampak kebakaran yang meluas dan berlangsung berbulan-bulan, ditambah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Daniel saat menerima audiensi Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung DPR RI, Jumat (16/10/2026). Dalam pertemuan itu, DAD menyampaikan aspirasi agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus menetapkan kondisi darurat kesehatan akibat kabut asap.
“Persoalan karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Kami terus mendorong agar persoalan ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya semakin luas, sementara kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasinya sudah sangat terbatas,” ujar Daniel.
Ketua Umum DAD DKI Jakarta, Tanuna Kiting, menilai karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan. Menurutnya, kebakaran telah menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari ancaman kesehatan, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, hingga gangguan pendidikan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kedatangan kami ke Fraksi PKB DPR RI untuk mendorong agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, sekaligus mendorong penetapan kondisi darurat kesehatan akibat kabut asap yang terjadi,” ujar Tanuna.
Daniel Johan menyebut keterbatasan anggaran penanganan bencana di sejumlah daerah Kalimantan turut menjadi perhatian. Karena itu, ia meminta kebutuhan pendanaan dan dukungan operasional dievaluasi agar penanganan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Soroti Dampak Karhutla dan Keterbatasan Anggaran Daerah
Daniel menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan DPRD. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, dukungan anggaran, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Ia menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dalam menentukan kebutuhan penanganan bencana. Anggapan bahwa pemerintah daerah masih mampu menangani kebakaran, menurutnya, perlu dievaluasi berdasarkan luas wilayah terdampak, lamanya kebakaran berlangsung, dan ketersediaan sumber daya.
“Anggaran penanganan bencana di daerah masih terbatas. Karena itu, penambahan anggaran dan penggunaannya harus terus kita kawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Daniel juga mengingatkan bahwa dampak kabut asap dapat bertahan meskipun intensitas kebakaran mulai menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang, terutama untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan pelayanan dasar tetap berjalan.
“Yang kami khawatirkan, kebakaran ini tidak segera berakhir. Masyarakat harus menghadapi kabut asap dalam waktu yang panjang. Bahkan ketika intensitas kebakaran mulai menurun, dampaknya belum tentu langsung hilang. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun atau lebih lama,” ujarnya.
Sementara itu, Tanuna Kiting meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjamin tersedianya layanan kesehatan, masker sesuai standar medis, oksigen bagi warga yang membutuhkan, serta pasokan air bersih yang memadai dan berkelanjutan.
Ia juga mendesak penegakan hukum yang transparan dan tanpa tebang pilih terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Menurutnya, penanganan karhutla harus disertai pertanggungjawaban agar persoalan serupa tidak terus berulang.
PKB Dorong Bantuan Warga dan Relawan Karhutla Diperkuat
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Pemuda Pemudi Dayak Kalimantan, Daniel Saputra, turut mengungkapkan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan relawan yang bertugas di lokasi kebakaran.
Ia menyampaikan adanya laporan mengenai relawan yang kesulitan memperoleh makanan layak setelah cukup lama bertugas di kawasan hutan untuk membantu penanganan karhutla. Kendala distribusi logistik menuju lokasi kebakaran disebut menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.
“Ada cerita dari daerah tentang masyarakat dan relawan yang kesulitan mendapatkan makanan. Mereka sudah cukup lama berada di hutan untuk membantu penanganan kebakaran. Bahkan, ada laporan bahwa mereka sampai harus mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak,” ujar Daniel Saputra.
Ia menegaskan, relawan yang berada di garis depan harus memperoleh dukungan memadai, mulai dari makanan, keselamatan kerja, hingga kebutuhan operasional selama bertugas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Daniel Johan mengatakan Fraksi PKB akan terus mendorong penanganan karhutla dan membantu masyarakat terdampak. Upaya yang akan diperkuat antara lain penyaluran bantuan masker, penyediaan dapur umum, serta dukungan rumah oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kesehatan warga terdampak harus terus diperkuat, sembari pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius dan menyeluruh,” pungkasnya.
Daniel berharap pemerintah memperkuat koordinasi dan memastikan bantuan, personel, serta anggaran tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Sementara itu, aspirasi DAD DKI Jakarta mengenai status bencana nasional dan darurat kesehatan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan karhutla selanjutnya (red)
Berita terkait
