JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Jaringan 98 Resolution, Yosef Sampurna Nggarang, mengingatkan masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah hasil survei politik yang dirilis sejumlah lembaga belakangan ini. Ia menilai, hasil survei berpotensi dimanfaatkan untuk membentuk persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tidak disertai transparansi dan pertanggungjawaban ilmiah yang memadai.
Yosef, yang akrab disapa Yos, menegaskan bahwa kredibilitas lembaga survei tidak cukup diukur dari angka statistik yang disajikan. Independensi lembaga, transparansi sumber pembiayaan, serta akuntabilitas metodologi penelitian juga perlu menjadi perhatian publik.
“Survei-survei yang disajikan saat ini harus dibaca secara kritis karena berpotensi menjadi instrumen pembentukan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pemerintah sendiri tidak perlu terganggu,” ujar Yos dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, hasil survei politik dapat memengaruhi cara masyarakat memandang kinerja pemerintah. Karena itu, ia mempertanyakan objektivitas sejumlah lembaga survei yang, menurut penilaiannya, memiliki kecenderungan politik berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
“Beberapa lembaga survei memiliki preferensi politik yang jelas. Karena itu, independensi dan integritasnya dalam menyelenggarakan survei patut dipertanyakan. Jangan sampai otoritas akademik digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik tersebut, Yos menekankan bahwa survei tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Ia meminta lembaga survei menjaga integritas ilmiah agar hasil penelitian benar-benar dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan mengukur respons masyarakat terhadap pemerintah.
Yosef Nggarang Minta Lembaga Survei Transparan soal Dana dan Metodologi
Yos meminta lembaga survei membuka informasi mengenai sumber pembiayaan dan metodologi penelitian yang digunakan. Menurutnya, transparansi menjadi salah satu unsur penting agar masyarakat dapat menilai independensi penyelenggara sekaligus menguji validitas hasil survei.
Ia menilai, angka statistik tidak seharusnya diterima sebagai kebenaran mutlak hanya karena disampaikan melalui penelitian atau dikemas dengan pendekatan akademis. Publik perlu mengetahui bagaimana data dikumpulkan, siapa yang membiayai penelitian, serta metode apa yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan.
Menurut Yos, tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban ilmiah yang memadai, hasil survei berisiko dimanfaatkan untuk membangun opini politik tertentu.
“Propaganda politik tidak selalu menggunakan slogan. Angka statistik dan klaim akademis juga bisa menjadi instrumen propaganda apabila digunakan untuk membentuk persepsi politik tertentu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kredibilitas penelitian harus dijaga agar survei tidak sekadar menjadi alat untuk memenangkan pertarungan opini. Transparansi juga dinilai penting untuk membantu publik membedakan temuan ilmiah dari interpretasi atau kepentingan politik pihak tertentu.
Yos pun meminta lembaga survei mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara profesional. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai hasil survei secara kritis, tanpa harus menerima atau menolaknya berdasarkan afiliasi politik semata.
Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Kritik Berbasis Data
Di tengah kritiknya terhadap sejumlah hasil survei, Yos menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menghormati hasil penelitian yang kredibel dan pandangan masyarakat yang berbeda. Ia menilai, survei yang objektif justru dapat menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya merasa terancam oleh hasil survei. Sebaliknya, data yang disusun melalui metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Pemerintah membutuhkan survei yang benar untuk mengukur kinerjanya, bukan survei yang sekadar memenangkan pertarungan persepsi. Kalau pemerintah salah, kritik berdasarkan data. Kalau berhasil, akui berdasarkan data,” tegasnya.
Yos menilai, kritik terhadap pemerintah akan lebih bermanfaat apabila disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji. Dengan demikian, hasil survei dapat berfungsi sebagai alat kontrol publik, bukan sekadar bahan perdebatan politik.
Ia juga mengingatkan agar lembaga survei tidak mengorbankan integritas keilmuan demi kepentingan kelompok tertentu. Independensi penyelenggara dan keterbukaan metodologi, menurutnya, harus menjadi prinsip utama dalam setiap penelitian politik.
“Jangan sampai ilmu pengetahuan kehilangan integritasnya karena dijadikan alat pertarungan politik. Pemerintah tidak perlu takut terhadap survei, tetapi publik harus kritis terhadap survei yang independensinya dipertanyakan,” pungkasnya.
Yos berharap masyarakat semakin cermat membaca hasil survei, termasuk dengan memeriksa metodologi, sumber pendanaan, dan konteks penelitian. Dengan sikap kritis tersebut, publik diharapkan mampu menilai hasil survei secara proporsional sekaligus mendorong penggunaan data yang lebih bertanggung jawab dalam evaluasi pemerintahan dan perdebatan politik (red)
Berita terkait
