TANZANIA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menemui tiga kandidat Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-32 menjelang pemilihan pimpinan organisasi parlemen dunia tersebut untuk masa jabatan 2026–2029. Puan memastikan dirinya mendengarkan visi dan misi para kandidat secara berimbang sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung Jumat (9/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Sidang Umum IPU ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026). Puan bertemu dengan Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan; Milton Dick, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia; serta Rojo Edwards Silva, Senator Parlemen Chile.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menjelaskan, kehadiran Puan dalam forum tersebut tidak hanya berkaitan dengan diplomasi Indonesia, tetapi juga momentum pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029,” jelas Irine.
Puan Maharani Dengarkan Visi Tiga Kandidat Presiden IPU
Pemilihan Presiden IPU ke-32 menjadi salah satu agenda penting dalam Sidang Umum IPU ke-153. Ketiga kandidat berasal dari Azerbaijan, Australia, dan Chile, dengan masing-masing membawa latar belakang kepemimpinan parlemen yang berbeda.
Menurut Irine, Puan akan mendengarkan visi dan misi serta menemui seluruh kandidat secara berimbang sebelum memberikan suara dalam proses pemilihan.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” ujar Irine.
Presiden IPU ke-31 saat ini dijabat Tulia Ackson dari Tanzania. Kandidat terpilih akan menggantikannya untuk masa jabatan tiga tahun, yakni periode 2026–2029.
Selain mengikuti agenda pemilihan, Puan juga menghadiri debat umum yang mempertemukan para ketua parlemen anggota IPU untuk menyampaikan pandangan mengenai tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Puan Serukan Demokrasi Harus Hadirkan Keadilan Sosial
Dalam pidatonya di forum general debate, Puan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berlandaskan keadilan dan mampu menerjemahkan demokrasi politik menjadi demokrasi ekonomi serta keadilan sosial.
Menurutnya, keberhasilan negara tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, transparansi, atau efektivitas kelembagaan. Pemerintahan juga harus memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk menentukan masa depan mereka.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Puan juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen negara anggota IPU, termasuk Thailand dan Georgia.
Irine menambahkan, pidato Puan mendapat apresiasi dari sejumlah delegasi negara sahabat. Delegasi Iran, misalnya, menyampaikan penghargaan atas pandangan Puan yang dinilai merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.
Melalui keikutsertaan dalam Sidang Umum IPU ke-153, DPR RI menjalankan diplomasi parlemen sekaligus berpartisipasi dalam proses penentuan kepemimpinan organisasi parlemen dunia tersebut (red)
Berita terkait
