JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Hasbiallah yang akrab disapa Hasbi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan korban agar tidak mengalami intimidasi, tekanan, maupun trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.

“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau trauma tambahan dalam proses penegakan hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyidikan harus tetap didasarkan pada alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus yang menyangkut martabat kemanusiaan dan perlindungan perempuan ini harus ditangani secara serius tanpa pandang bulu,” ujar Hasbi dalam keterangan tertulisnya.

Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Karena itu, jabatan dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan secara objektif.

Hasbi Minta Polda NTT Usut Laporan Tanpa Pandang Bulu

Hasbi meminta Kepolisian, khususnya Polda NTT dan jajaran terkait, proaktif mendalami laporan tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada alat bukti yang sah agar perkara menjadi terang.

“Kepolisian, khususnya Polda NTT dan jajaran terkait, harus proaktif mendalami laporan ini. Lakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah agar persoalannya menjadi terang benderang. Dengan demikian, keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi semua pihak dapat terpenuhi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan dugaan kekerasan seksual.

Menurut Hasbi, apabila proses hukum menemukan bukti yang cukup dan pihak yang bersangkutan terbukti bersalah melalui putusan pengadilan, hukuman harus dijatuhkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban. Jangan sampai korban kekerasan seksual merasa sendirian ketika mencari keadilan. Penegakan hukum yang tegas dan adil penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tambahnya.

Hasbi Minta LPSK Berikan Perlindungan kepada Korban

Selain mendorong pengusutan perkara, Hasbi meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama instansi terkait di daerah segera memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan hukum kepada mahasiswi yang melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Menurutnya, perlindungan identitas, keamanan, dan kondisi psikologis korban harus menjadi prioritas. Aparat juga perlu memastikan tidak ada intimidasi maupun tekanan dari pihak mana pun yang dapat menghambat korban dalam memperoleh keadilan.

Hasbi menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus memantau dan mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Ia berharap seluruh proses hukum berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan sehingga setiap pihak memperoleh kepastian hukum dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum.