JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkap kesaksian seorang mantan menteri senior Partai Golkar dalam buku karya akademikus Australia, Marcus Mietzner. Kesaksian tersebut menjadi sorotan karena memuat dugaan permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) agar Golkar memperkecil jarak perolehan suara dengan PDIP pada Pemilu 2019.
Hasto merujuk buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition yang terbit pada April 2026. Dalam buku itu, Mietzner mengisahkan seorang menteri senior Golkar yang mengaku pernah dipanggil Jokowi menjelang Pemilu 2019.
Menurut uraian yang dikutip Hasto, dalam pertemuan tersebut Jokowi disebut menyampaikan harapan agar Golkar memperoleh hasil baik sekaligus memperkecil selisih suara dengan PDIP. Menteri yang identitasnya tidak disebutkan itu juga dikisahkan diminta memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya untuk membantu Golkar.
Hasto menilai kesaksian tersebut mengindikasikan adanya dugaan penggunaan fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi persaingan elektoral, bahkan terhadap partai yang sebelumnya mengusung Jokowi.
“Rencana pengambilalihan PDIP oleh Jokowi ternyata dilakukan dengan cara licik, tidak ksatria, menusuk dari belakang dengan cara memberi fasilitas menteri-menteri dari Golkar untuk mengalahkan PDIP pada Pemilu 2019 lalu. Ini tertulis dalam buku Marcus Mietzner,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Ia menganggap kesaksian tersebut penting karena memperlihatkan dinamika hubungan politik antara Jokowi dan PDIP menjelang kontestasi Pemilu 2019. Hasto juga mempertanyakan alasan penggunaan posisi menteri dari partai koalisi untuk memperkuat Golkar di tengah persaingan dengan PDIP.
Hasto Sebut Kesaksian Menteri Golkar Jadi Petunjuk Manuver Politik
Hasto menilai isi buku Mietzner memperkuat dugaan adanya upaya untuk mengurangi dominasi elektoral PDIP. Ia menyebut tindakan yang dikisahkan dalam buku tersebut sebagai bentuk penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
“Tidak heran mengapa sampai berbagai bentuk penyadapan pun dilakukan. Praktik menggunakan Golkar untuk menurunkan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019 adalah cara-cara kotor penggunaan kekuasaan,” sambungnya.
Dalam pandangan Hasto, apabila PDIP mengalami kekalahan pada Pemilu 2019, situasi tersebut berpotensi dijadikan momentum untuk menggoyang kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Ia bahkan menghubungkan dugaan pelemahan PDIP dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Hasto, skenario tersebut diduga berkaitan dengan ambisi mempertahankan kekuasaan melalui pengaruh terhadap partai dan dinamika politik nasional.
Meski demikian, dugaan mengenai rencana pengambilalihan kepemimpinan PDIP dan kaitannya dengan wacana tiga periode merupakan interpretasi politik Hasto. Kesaksian menteri senior Golkar yang dikisahkan dalam buku tersebut secara khusus berkaitan dengan percakapan menjelang Pemilu 2019.
Hasto Ingatkan Perjuangannya Menangkan Jokowi pada 2019
Hasto juga mengingat kembali posisinya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi pada Pilpres 2019. Ia mengaku telah melakukan 11 kali safari politik untuk memenangkan Jokowi.
Dalam salah satu kegiatan safari politik terakhir, Hasto mengaku mengalami kecelakaan yang hingga kini ia duga sebagai bentuk sabotase. Namun, dugaan tersebut disampaikan sebagai penilaiannya sendiri.
Pengalaman itu kemudian ia bandingkan dengan dugaan manuver politik yang menurutnya dilakukan terhadap PDIP menjelang Pemilu 2019.
“Lalu dengan hati yang dingin, Jokowi menggembosi PDIP dengan cara-cara seperti itu. Seandainya PDIP berhasil dikalahkan, pasti kepemimpinannya diambil alih Jokowi sebagai bagian dari agendanya memperpanjang masa jabatan tiga periode,” pungkas Hasto.
Pernyataan Hasto kembali menyoroti hubungan politik Jokowi dan PDIP menjelang Pemilu 2019. Kesaksian mantan menteri senior Golkar dalam buku Mietzner menjadi salah satu rujukan yang digunakannya untuk menjelaskan dugaan adanya manuver politik di internal koalisi pemerintahan saat itu (red)

Berita terkait