Lalu Hadrian Irfani: Atur Jadwal SPMB, Cegah Ketimpangan PTN PTS

MAKASSAR, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti pentingnya pengaturan jadwal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) guna mencegah ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Makassar, Jumat (10/4/2026), dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tahapan seleksi mahasiswa baru.

“Kami ingin memastikan tidak ada ketimpangan dalam rekrutmen mahasiswa baru antara PTN dan PTS,” ujar Lalu Hadrian.

Ia menjelaskan, selama ini PTS kerap berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat jadwal penerimaan PTN yang sering kali tidak disiplin. Akibatnya, PTS kehilangan kesempatan untuk menjaring calon mahasiswa karena sebagian besar telah terserap lebih dahulu oleh PTN.

Untuk itu, ia meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX memperkuat koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi guna menciptakan harmonisasi sistem penerimaan mahasiswa baru.

Menurutnya, jadwal seleksi yang telah ditetapkan pemerintah harus dipatuhi secara konsisten oleh PTN, mulai dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), jalur tes, hingga jalur mandiri.

“PTN harus mengikuti tahapan yang sudah ditentukan. Setelah itu, barulah PTS diberikan ruang untuk melanjutkan proses rekrutmen,” tegasnya.

Selain persoalan ketimpangan, Lalu Hadrian juga mengapresiasi pelaksanaan SNBP yang dinilai berjalan lancar berdasarkan laporan dari sejumlah kampus, seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar.

Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi, termasuk mencegah praktik kecurangan seperti perjokian dan manipulasi nilai rapor.

Menurutnya, sistem penerimaan mahasiswa baru harus menjunjung tinggi prinsip keadilan agar seluruh calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan prestasi.

“Kita ingin sistem ini berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun, baik PTN maupun PTS,” ujarnya.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan serta mampu menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat dan berimbang.

“Kalau sistemnya adil dan tertata, maka kualitas pendidikan tinggi kita juga akan semakin baik,” pungkasnya (red)