Reforma Agraria Diperkuat, Sengketa Tanah Tangerang Disorot Komisi II DPR

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan reforma agraria dalam merespons maraknya konflik pertanahan di Kota Tangerang. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi lahan bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, menyatakan bahwa tingginya sengketa lahan di kawasan urban seperti Tangerang menjadi indikator perlunya pembenahan tata kelola pertanahan secara menyeluruh.

“Kebutuhan penggunaan tanah bagi masyarakat semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah terbatas dan tidak bertambah. Hal ini yang mengakibatkan munculnya berbagai sengketa dan konflik pertanahan,” ujar Zulfikar dalam kunjungan kerja spesifik, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap lahan di Kota Tangerang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan industri serta jasa. Kondisi ini memperbesar potensi konflik, mulai dari tumpang tindih kepemilikan hingga sengketa batas lahan.

Dalam pandangan Komisi II, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pemerintah perlu memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai ujung tombak penyelesaian konflik sekaligus memastikan distribusi lahan berjalan adil.

“Kami memandang perlu adanya penguatan peran GTRA sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor sekaligus mediator penyelesaian konflik pertanahan,” tegasnya.

Selain itu, Zulfikar juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan yang masih didominasi oleh pihak korporasi. Hal ini dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan akses tanah bagi masyarakat.

Komisi II turut menekankan bahwa reforma agraria harus dijalankan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir kunjungan, DPR meminta Kantor Pertanahan Kota Tangerang menyampaikan laporan rinci terkait berbagai kasus sengketa yang terjadi. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan di tingkat nasional (red)