Juliyatmono Dorong RUU Pendidikan Segera Disahkan untuk Atasi Masalah Guru

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Juliyatmono, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional segera disahkan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI), Forum Guru Banten (FGB), dan Asosiasi Psikologi Indonesia (HIMPSI), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Juliyatmono, percepatan pengesahan RUU tersebut penting agar DPR dapat segera mengawal implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

“Kami sangat berkeinginan agar RUU itu cepat disahkan agar kami bisa ikut mengawal implementasinya, sehingga seluruh persoalan bisa segera diselesaikan dari hulu sampai hilir,” ujar Juliyatmono.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan dari organisasi profesi dan forum guru yang hadir dalam RDPU tersebut.

Dalam kesempatan itu, Juliyatmono turut membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Karanganyar selama 10 tahun. Ia mengungkapkan pernah mengangkat sekitar 1.300 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang pada awalnya dijanjikan gajinya ditanggung pemerintah pusat.

Namun, realisasinya justru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp80 miliar dari APBD, dan kami jalankan selama lima tahun, semua berjalan dengan sangat baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik, termasuk ketidaklinieran latar belakang pendidikan guru yang harus diselesaikan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi.

Juliyatmono juga mendorong agar guru-guru yang belum linier, baik di sekolah negeri maupun swasta, dapat diberikan kesempatan mengikuti proses sertifikasi, termasuk bagi lulusan sarjana psikologi yang belum memiliki akta mengajar.

“Kami mohon dukungan agar guru-guru yang belum linier, termasuk yang berlatar belakang psikologi, bisa didorong mengikuti sertifikasi profesi agar menjadi guru yang diakui secara resmi,” ucapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran fakultas keguruan dalam menghasilkan tenaga pendidik berkualitas serta perlunya penguatan regulasi dalam undang-undang baru, termasuk terkait pengelolaan anggaran pendidikan.

Menurut dia, kejelasan aturan akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem pendidikan nasional jangka panjang.

Juliyatmono bahkan menyinggung pentingnya peningkatan kesejahteraan guru sebagai profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Guru itu profesi yang paling mulia di dunia. Idealnya kesejahteraannya bisa mencapai Rp40 juta, agar mereka bisa fokus menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar sekolah memiliki tenaga profesional di bidang psikologi yang memiliki sertifikasi guru, guna memperkuat pendekatan terhadap peserta didik, terutama dalam aspek perlindungan anak.

“Sekolahan itu mesti ada sarjana psikologi yang punya sertifikasi guru, agar anak-anak bisa didekati dengan pendekatan psikologi yang baik,” katanya.

Juliyatmono berharap, dengan kolaborasi berbagai pihak, sistem pendidikan nasional ke depan dapat menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan zaman (red).