Ratna Juwita Sari Minta Transparansi Uji Coba B50 Sebelum Diimplementasikan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya transparansi dalam proses uji coba bahan bakar biodiesel B50 sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas pada Juli 2026 mendatang.

Menurut Ratna, keterbukaan informasi terkait hasil pengujian menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan energi baru tersebut. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam implementasi tanpa memastikan kesiapan teknis dan keamanan produk.

“Pemerintah harus transparan dalam hasil uji coba. Libatkan juga produsen otomotif dan lembaga independen agar hasilnya kredibel. Ini bukan sekadar soal energi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ratna menilai, kebijakan B50 merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian energi nasional. Namun, tanpa pengujian yang komprehensif, risiko terhadap kendaraan dan pengguna dapat menimbulkan dampak negatif di lapangan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengujian terhadap berbagai jenis kendaraan serta kondisi operasional yang beragam untuk memastikan kompatibilitas bahan bakar tersebut secara menyeluruh.

Selain aspek teknis, Ratna menegaskan bahwa kesiapan industri pendukung harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan infrastruktur, termasuk pabrik metanol, dinilai tidak boleh tertinggal dari target implementasi kebijakan.

“Kalau pemerintah serius dengan B50, maka pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ratna mengingatkan agar kebijakan energi ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bauran energi semata, melainkan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi.

“Kita tidak boleh hanya mengejar angka bauran energi. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat,” tambahnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk menyiapkan roadmap yang jelas, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta melakukan edukasi publik secara masif agar implementasi B50 dapat berjalan optimal dan diterima masyarakat luas.

“Perlu roadmap yang terukur, insentif bagi pelaku industri, dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan begitu, B50 tidak hanya jadi kebijakan ambisius, tapi benar-benar berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya (red)