Puan Maharani Soroti Banjir Demak, Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti bencana banjir besar yang kembali melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ia menilai kejadian berulang ini menunjukkan perlunya langkah serius pemerintah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana.

Puan menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, termasuk seorang anak berusia 8 tahun yang meninggal dunia akibat terseret arus banjir.

“Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa,” ujar Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Banjir besar di Demak dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang menyebabkan air meluap dan merendam permukiman warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian. Data sementara mencatat ribuan warga terdampak dan harus mengungsi.

Menurut Puan, kondisi ini tidak bisa lagi dipandang sebagai bencana musiman biasa. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir, terutama di wilayah yang telah lama dikategorikan rawan.

“Tentunya ini menambah beban ekonomi masyarakat dalam skala yang lebih luas,” katanya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah memastikan penanganan darurat berjalan optimal, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, hingga layanan kesehatan bagi para pengungsi.

“Penting agar instansi terkait segera memberi penanganan kesehatan bagi warga korban banjir yang membutuhkan. Lakukan jemput bola dengan memeriksa kondisi di setiap wilayah maupun pengungsian,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan kondisi infrastruktur, khususnya tanggul yang jebol. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah wilayah tersebut telah masuk dalam prioritas penanganan sebelumnya.

“Masyarakat perlu mendapat penjelasan yang lebih terbuka mengenai apakah titik tanggul yang jebol memang sudah masuk dalam peta kerentanan prioritas,” ujarnya.

Lebih jauh, Puan mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya bersifat reaktif. Ia meminta pemerintah mengedepankan pendekatan preventif melalui perbaikan infrastruktur yang berbasis mitigasi risiko.

“Langkah korektif terhadap infrastruktur harus dilakukan dengan logika pencegahan, bukan semata perbaikan setelah kerusakan,” tegasnya.

Di sisi lain, Puan juga mengingatkan ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah pada pertengahan tahun ini. Ia menilai pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar dampaknya tidak memperburuk kondisi masyarakat.

“Yang paling mendesak saat ini adalah memastikan dampak terhadap rakyat tidak berkembang lebih jauh,” pungkasnya (red)