Juliyatmono Minta Pemda Atasi RLS Rendah Sulteng Lewat Akses Pendidikan

PALU, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Tengah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) yang saat ini masih berada di angka 9,1 tahun atau setara jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Menurutnya, rendahnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa akses pendidikan dan keberlanjutan belajar masyarakat masih belum optimal.

“Rata-rata lama sekolah 9,1 tahun ini perlu kita telusuri penyebabnya. Apakah karena akses pendidikan yang belum merata atau faktor pembiayaan,” ujar Juliyatmono dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (1/4/2026).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah atas. Program wajib belajar minimal 13 tahun, kata dia, perlu didorong secara serius dan berkelanjutan.

“Bagaimana akses ini dipermudah dan seluruh masyarakat usia sekolah benar-benar dapat mengikuti wajib belajar. Minimal harus menyelesaikan pendidikan dasar 13 tahun,” tegasnya.

Juliyatmono juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah tenaga kerja lulusan SMP, yang dinilai sebagai sinyal meningkatnya angka putus sekolah di tingkat tersebut.

“Saya melihat ada penurunan di tingkat SMP, sementara angkatan kerja lulusan SMP justru meningkat. Artinya, angka putus sekolah di jenjang SMP bertambah karena mereka langsung terserap ke dunia kerja,” katanya.

Ia menilai, kondisi ini perlu ditangani melalui kebijakan yang menyasar akar persoalan, baik dari sisi keterjangkauan pendidikan maupun tekanan ekonomi keluarga.

“Apakah karena akses yang kurang atau kemampuan ekonomi yang rendah, ini harus kita rumuskan solusinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pemanfaatan data statistik dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Menurutnya, data yang tersedia harus menjadi dasar dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Data sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, karena kualitas sumber daya manusia ditentukan dari situ,” katanya.

Juliyatmono mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.

“Jika tidak diselesaikan, kelompok berpendidikan rendah akan semakin besar. Ini berbahaya karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan,” pungkasnya (red)